JAKARTA. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan pemerintah telah menyepakati Anggaran Kementerian Pertahanan dan TNI tahun 2017 sebesar Rp 108 triliun.

Wakil Ketua Komisi I DPR Hanafi Rais mengatakan, angka tersebut merupakan yang terbesar untuk bidang pertahanan dalam 12 tahun terakhir.

"Sudah disepakati di Banggar dan di Komisi I. Sudah disetujui dan ini tahun 2017 tertinggi selama 12 tahun terakhir," kata Hanafi, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (20/10).

Meski kementerian dan lembaga lain mengalami pemotongan anggaran yang signifikan, Hanafi menilai, kedaulatan dan pertahanan negara merupakan dua hal yang tak bisa dikompromikan.

Oleh karena itu, sangat disayangkan jika totalitasnya berkurang hanya katena anggaran.

"Anggaran Kemhan dan TNI ini akan diamati oleh negara tetangga bahwa di tengah kelesuan ekonomi ternyata kita punya komitmen menjaga kedaulatan NKRI," kata Hanafi.

Anggaran Kemhan dan TNI awalnya sempat diajukan sebesar Rp 104 triliun namun ditolak oleh Komisi I.

Penolakan tersebut dilakukan dengan alasan adanya ketidaksesuaian angka dengan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

Padahal, sebelumnya pemerintah pernah berkomitmen bahwa anggaran sektor pertahanan adalah 1,5 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).

Hanafi mengatakan, anggaran sempat turun pada 2014, namun dua tahun kemudian mulai berjalan di "jalur" yang benar.

"Dulu sempat turun di anggaran 2014 turun, tapi dua tahun kemudian on track. Sekarang perlu diapresiasi komitmen untuk kenaikan anggaran," ujar Politisi PAN itu. (Nabilla Tashandra)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Barratut Taqiyyah Rafie