KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah membuka peluang untuk menambah anggaran untuk program pengentasan kemiskinan 2018. Pramono Anung, Sekretaris Kabinet mengatakan, dalam Sidang Kabinet Paripurna, Senin (2/10).

Menteri Keuangan, Sri Mulyani telah memberikan laporan kepada Presiden Jokowi bahwa ada ruang fiskal yang bisa digunakan untuk program pengentasan kemiskinan dan peningkatan daya saing.

Tambahan ruang fiskal tersebut, akan dimasukkan ke dalam APBN 2018 yang mungkin akan diketok 20 Oktober mendatang. "Angkanya semuanya di menteri keuangan," katanya di Komplek Istana Negara, Senin (2/10).

Pemerintah dalam tahun fiskal 2018 mendatang sebenarnya sudah akan menggeber habis- habisan program pengentasan kemiskinan. Upaya tersebut bisa dilihat dari total anggaran pengentasan kemiskinan 2018.

Sri Mulyani beberapa waktu lalu mengatakan, total anggaran penanggulangan kemiskinan 2018 mencapai Rp 292,8 triliun. Anggaran tersebut Rp 161 triliun digelontorkan untuk program subsidi. "Itu di luar subsidi pajak," katanya.

Anggaran juga dialokasikan untuk mendukung Program Keluarga Harapan yang 2018 akan dinaikkan dari 6 juta menjadi 10 juta keluarga penerima. Anggaran yang digelontorkan untuk program tersebut dinaikkan menjadi Rp 17,3 triliun. Selain itu anggaran penanggulangan kemiskinan juga akan digunakan untuk melaksanakan Program Indonesia Pintar. Total anggaran yang digelontorkan untuk program tersebut Rp 10,8 triliun.

"Yang lain untuk Jaminan Kesehatan Nasional keluarga kurang mampu, untuk bantuan iuran mereka Rp 25,5 triliun," katanya.

Anggaran penanggulangan kemiskinan juga digunakan untuk melaksanakan program bidik misi dan Program Dana Desa serta bantuan pangan. Jumlah angggaran yang digelontorkan untuk program tersebut masing- masing Rp 4,1 triliun, Rp 60 triliun dan Rp 13,5 triliun.

Walaupun sudah ditambah, Presiden Jokowi dalam Sidang Kabinet Paripurna awal pekan ini ingin agar anggaran tersebut ditambah dan difokuskan.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Sanny Cicilia