KONTAN.CO.ID -  JAKARTA. Tahun ini pemerintah mengalokasikan anggaran yang jumbo untuk ketahanan pangan, senilai Rp 92,3 triliun. Nilai ini naik dibandingkan tahun 2018 sebesar Rp 86 triliun. Namun hasil dari anggaran yang jumbo tersebut justru dipertanyakan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Bhima Yudhistira, Ekonom dan Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) menilai, masalah ketahanan pangan masih berkutat pada penyaluran subsidi pupuk yang terindikasi belum tepat sasaran. Padahal Bhima menyebut, saat ini banyak petani membutuhkan pupuk dengan harga terjangkau.

"Masalah pupuk cukup serius karena disparitas harga pupuk subsidi dan non subsidi terlalu jauh, akibatnya stok pupuk subsidi yang terbatas membuat petani tidak punya pilihan yakni membeli pupuk yang lebih mahal," kata Bhima, Selasa (21/6).

Oleh karenanya diperlukan pendataan petani yang berhak mendapat jatah pupuk bersubsidi. Tantangan kedua dari program ketahanan pangan adalah persoalan food estate dimana efektivitas lahan, dan isu keberlanjutan dianggap tidak sejalan dengan dana yang dikeluarkan.

Baca Juga: Jokowi Minta Bangun Kemandirian Pangan dengan Bahan Pangan Asli Tiap Daerah

"Biaya food estate bisa lebih mahal dibanding beri bantuan langsung ke petani," ujar Bhima.

Disamping itu, ego sektoral lintas kementerian juga menjadi tantangan dalam memaksimalkan anggaran ketahanan pangan.

"Satu kementerian dorong produksi dan minta anggaran untuk alsintan serta pendampingan petani, menteri lain masih sibuk amankan stok impor sehingga ketika panen harga akan jatuh kalah dengan izin impor," imbuhnya.

Sebagai informasi, Jokowi  memaparkan, dari total yang dialokasikan untuk program ketahanan pangan, sebesar Rp 36,6 triliun dianggarkan untuk Kementerian/Lembaga (K/L), yakni Kementerian Pertanian Rp 14,5 triliun, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Rp6,1 triliun, Kementerian PUPR Rp 15,5 triliun, dan K/L lainnya Rp600 miliar.

Baca Juga: Antisipasi Krisis Pangan, Jokowi Minta Ada Peningkatan Produksi Besar-besaran

Kemudian, sisanya digunakan untuk subsidi pupuk Rp 25,3 triliun, belanja cadangan beras Rp 3 triliun, belanja stabilitas harga pangan Rp2,6 triliun, belanja cadangan subsidi pupuk Rp2,9 triliun dan Rp21,9 triliun ditransfer ke daerah dalam bentuk dana alokasi khusus (DAK).

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Noverius Laoli