KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Pemerintah menambah anggaran untuk percepatan infrastuktur dasar di lima destinasi super prioritas. Adapun total anggaran sebesar Rp 6,5 triliun. Arief Yahya, Menteri Pariwisata menyebutkan bahwa pihaknya berani menjanjikan pariwisata menyumbang devisa terbesar bagi negara. "Kebutuhan Rp 10 triliun merupakan 0,5% dari APBN, tetapi kami berani menjanjikan devisa terbesar," ujarnya di Jakarta, Selasa (10/9). Baca Juga: Hadapi tiga masalah, Menpar butuh anggaran mencapai Rp 10 triliun Sayangnya, anggaran kementerian dan lembaga (K/L) yang disetujui oleh DPR bagi Kementerian Pariwisata di tahun depan sebesar Rp 4,4 triliun. Padahal, Presiden Jokowi menginginkan infrastruktur dasar selesai tahun depan sehingga di tahun yang sama bisa memulai promosi besar-besaran. Sedangkan, untuk pengembangan infrastruktur secara total, untuk mendukung rencana percepatan pembangunan infrastruktur dasar pemerintah menambah anggaran untuk 2020 sebesar Rp 6,5 triliun untuk keempat destinasi super prioritas. Adapun rinciannya Danau Toba (Rp 2,2 triliun), Borobudur (Rp 2,1 triliun), Labuan Bajo (Rp 300 miliar), dan Mandalika (Rp 1,9 triliun). Sementara itu pada 15 Juli lalu dalam rapat terbatas, Jokowi bersama beberapa kementerian dan lembaga terkait membahas pengembangan lima destinasi super prioritas. Salah satu yang ditambahkan yakni Likupang. Saat ini pemerintah juga menargetkan percepatan penetapan Peraturan Pemerintah (PP) perihal Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Likupang yang telah disepakati pada 27 Agustus lalu. "Kami targetkan Oktober telah ditetapkan menjadi KEK," ujarnya.
Anggaran K/L untuk Kementerian Pariwisata di 2020 ditambah Rp 6,5 triliun
KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Pemerintah menambah anggaran untuk percepatan infrastuktur dasar di lima destinasi super prioritas. Adapun total anggaran sebesar Rp 6,5 triliun. Arief Yahya, Menteri Pariwisata menyebutkan bahwa pihaknya berani menjanjikan pariwisata menyumbang devisa terbesar bagi negara. "Kebutuhan Rp 10 triliun merupakan 0,5% dari APBN, tetapi kami berani menjanjikan devisa terbesar," ujarnya di Jakarta, Selasa (10/9). Baca Juga: Hadapi tiga masalah, Menpar butuh anggaran mencapai Rp 10 triliun Sayangnya, anggaran kementerian dan lembaga (K/L) yang disetujui oleh DPR bagi Kementerian Pariwisata di tahun depan sebesar Rp 4,4 triliun. Padahal, Presiden Jokowi menginginkan infrastruktur dasar selesai tahun depan sehingga di tahun yang sama bisa memulai promosi besar-besaran. Sedangkan, untuk pengembangan infrastruktur secara total, untuk mendukung rencana percepatan pembangunan infrastruktur dasar pemerintah menambah anggaran untuk 2020 sebesar Rp 6,5 triliun untuk keempat destinasi super prioritas. Adapun rinciannya Danau Toba (Rp 2,2 triliun), Borobudur (Rp 2,1 triliun), Labuan Bajo (Rp 300 miliar), dan Mandalika (Rp 1,9 triliun). Sementara itu pada 15 Juli lalu dalam rapat terbatas, Jokowi bersama beberapa kementerian dan lembaga terkait membahas pengembangan lima destinasi super prioritas. Salah satu yang ditambahkan yakni Likupang. Saat ini pemerintah juga menargetkan percepatan penetapan Peraturan Pemerintah (PP) perihal Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Likupang yang telah disepakati pada 27 Agustus lalu. "Kami targetkan Oktober telah ditetapkan menjadi KEK," ujarnya.