Jakarta. Pembangunan proyek kereta ringan atawa light rail transit (LRT) Jakarta Bogor, Depok, dan Bekasi (Jabodebek) kembali tersendat. Pasalnya, pembahasan spesifikasi teknis untuk pengadaan rel belum juga diselesaikan. Kini, persoalannya terkait dengan tanggungjawab alokasi anggaran yang menjadi tanggungan pemerintah pusat dan pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. Alhasil, keputusan spesifikasi teknis ini akan dibawa ke rapat terbatas dan diputuskan dengan Presiden Joko Widodo. Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan, Pemprov DKI Jakarta mengusulkan alokasi anggaran untuk pengadaan prasarana di luar Jakarta dengan kontraktor PT Adhi Karya Tbk tetap menjadi tanggungjawab pemerintah pusat lewat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). "Ini akan tetap dibayar APBN. Karena, hasil rapat sebelumnya, kami pikir bisa kami bayar (dengan APBD), tapi ternyata beda wilayah," katanya, Rabu (4/5).
Anggaran LRT menanti keputusan Jokowi
Jakarta. Pembangunan proyek kereta ringan atawa light rail transit (LRT) Jakarta Bogor, Depok, dan Bekasi (Jabodebek) kembali tersendat. Pasalnya, pembahasan spesifikasi teknis untuk pengadaan rel belum juga diselesaikan. Kini, persoalannya terkait dengan tanggungjawab alokasi anggaran yang menjadi tanggungan pemerintah pusat dan pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. Alhasil, keputusan spesifikasi teknis ini akan dibawa ke rapat terbatas dan diputuskan dengan Presiden Joko Widodo. Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan, Pemprov DKI Jakarta mengusulkan alokasi anggaran untuk pengadaan prasarana di luar Jakarta dengan kontraktor PT Adhi Karya Tbk tetap menjadi tanggungjawab pemerintah pusat lewat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). "Ini akan tetap dibayar APBN. Karena, hasil rapat sebelumnya, kami pikir bisa kami bayar (dengan APBD), tapi ternyata beda wilayah," katanya, Rabu (4/5).