KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Badan Gizi Nasional (BGN) mengubah fokus pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) setelah anggarannya dipangkas tahun ini. Alih-alih mengejar penambahan dapur baru secara masif, pemerintah akan memprioritaskan penyaluran manfaat ke wilayah-wilayah terpencil serta meningkatkan kualitas dapur yang sudah beroperasi. Kepala BGN, Nanik Sudaryati Deyang, mengatakan perubahan strategi tersebut dilakukan setelah alokasi anggaran program MBG tahun 2026 dikurangi menjadi Rp 268 triliun dari rencana awal Rp 335 triliun.
Perubahan arah kebijakan ini diumumkan sehari setelah mantan Kepala BGN, Dadan Hindayana, ditangkap terkait dugaan korupsi dalam pelaksanaan program tersebut. Dadan sebelumnya diberhentikan Presiden Prabowo Subianto dari jabatannya.
Baca Juga: Dadan Diganti, Istana Pastikan Program Makan Bergizi Gratis Tetap Berjalan Nanik menegaskan, fokus utama BGN saat ini bukan mengejar target ambisius menjangkau 83 juta penerima manfaat pada 2026. Menurutnya, yang lebih penting adalah memastikan dapur-dapur yang sudah beroperasi memenuhi standar kesehatan dan keamanan pangan. Selain itu, BGN akan memprioritaskan anak-anak dan kelompok penerima manfaat yang tinggal di daerah terpencil, yang selama ini menghadapi keterbatasan akses terhadap makanan bergizi. "Kami akan lebih fokus memastikan dapur yang ada berjalan sesuai standar dan menjangkau wilayah yang paling membutuhkan," tegas Nanik. Saat ini, lebih dari 27.000 dapur MBG telah beroperasi di berbagai wilayah Indonesia. BGN juga akan melakukan pemetaan untuk menentukan daerah yang sudah memiliki kapasitas dapur memadai sehingga pengajuan dapur baru dapat dibatasi. Langkah tersebut diharapkan dapat menekan kebutuhan belanja negara di tengah tekanan fiskal yang semakin besar. Untuk mendukung keberlanjutan program, BGN membuka peluang pendanaan alternatif dari sektor swasta, termasuk melalui hibah dan program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).
Baca Juga: Program Makan Bergizi Gratis Telah Jangkau 60,7 Juta Penerima Program MBG merupakan salah satu janji utama Presiden Prabowo dalam kampanye Pilpres 2024. Pemerintah sebelumnya menyiapkan anggaran setidaknya US$15 miliar untuk menyediakan makanan gratis bagi sekitar 83 juta anak-anak dan ibu hamil di seluruh Indonesia. Namun sejak diluncurkan pada Januari 2025, program ini terus menjadi sorotan. Selain memicu kekhawatiran investor terhadap potensi pelebaran defisit anggaran negara, pelaksanaannya juga diwarnai sejumlah persoalan tata kelola.
Kasus dugaan korupsi yang menjerat mantan kepala BGN menjadi pukulan terbaru bagi program unggulan tersebut. Di saat yang sama, sejumlah insiden keracunan makanan turut memunculkan pertanyaan mengenai pengawasan kualitas pelaksanaan program di lapangan. Berdasarkan data Network for Education Watch, sedikitnya 33.000 anak dilaporkan terdampak kasus keracunan makanan yang terkait dengan program MBG hingga April 2026. Kondisi itu mendorong pemerintah untuk mengalihkan perhatian dari ekspansi cepat menuju penguatan kualitas layanan dan pengawasan keamanan pangan. Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News 
