KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Anggaran program kartu pra kerja dinilai masih belum maksimal untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja.

Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020 pemerintah menggelontorkan Rp 10 triliun untuk program presiden terpilih Joko Widodo tersebut.

"Dibutuhkan biaya Rp 10 triliun sampai dengan Rp 30 triliun untuk itu," ujar Ketua Komite Tetap Ketenagakerjaan Kamar dagang dan industri (Kadin) Bob Azzam saat dihubungi Kontan.co.id, Kamis (22/8).

Baca Juga: Dapat anggaran Rp 10 triliun, begini desain program kartu pra-kerja

Pasalnya setiap tahunnya terdapat sekitar 2,7 juta pencari kerja. Sementara itu biaya untuk pelatihan satu keterampilan mencapai Rp 5 juta hingga Rp 10 juta.

Berdasarkan APBN 2020, total peserta yang mendapatkan kartu pra kerja sebesar 2 juta orang. Sebanyak 1,5 juta penerima akan menggunakan metode digital, sisanya merupakan penerima reguler.

Selain biaya, bentuk pelatihan harus juga diperhatikan. Bob bilang pelatihan yang difasilitasi oleh kartu pra kerja harus bersifat desentralisasi

"Pelatihan harus dikelola oleh stakeholder yang ada di daerah bukan di pusat," terang Bob.

Bob bilang setiap daerah memiliki potensi industri yang berbeda. Oleh karena itu penting pengelolaan pelatihan oleh Pemerintah Daerah (Pemda) agar dapat menghubungkan jenis pelatihan dengan kebutuhan industri.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Herlina Kartika Dewi