KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Pemerintah mengalokasikan anggaran sekitar Rp 335 triliun untuk pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada 2026. Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik Sudaryati mengatakan, anggaran tersebut akan digunakan untuk mempercepat pencapaian target penerima manfaat sebanyak 82,9 juta orang, yang ditargetkan terealisasi pada Mei 2026. “Target penerima manfaat sebanyak 82,9 juta orang dan diharapkan dapat tercapai pada Mei 2026,” ujar Nanik kepada Kontan.co.id, Minggu (11/1/2026).
Baca Juga: Bulog Pastikan Harga GKP Tetap Rp 6.500 per Kg, Siapkan Pembayaran Digital ke Petani Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto meminta Badan Gizi Nasional meningkatkan disiplin prosedur dalam pelaksanaan program MBG. Menurut Prasetyo, Presiden ingin memastikan program MBG berjalan optimal dan aman bagi seluruh penerima manfaat di Indonesia. Ia mengungkapkan, berdasarkan catatan BGN, masih terdapat sekitar 15 kejadian pada Desember 2025 yang dinilai perlu menjadi perhatian serius. “Beliau menghendaki agar disiplin prosedur ditingkatkan. Karena menurut catatan Kepala BGN, pada bulan Desember masih ada kurang lebih 15 kejadian yang diminta Presiden agar semaksimal mungkin tidak terulang kembali,” ujar Prasetyo dalam Retret Kabinet di Hambalang, Selasa (6/1/2026).
Baca Juga: Punya Properti di Banyak Daerah, Ini Harta Pejabat Pajak Dwi Budi Tersangka Suap Dalam Taklimat Awal Tahun, Presiden Prabowo menyatakan program MBG dapat dikatakan berhasil dengan tingkat keberhasilan mencapai 99,99%. Meski demikian, ia menegaskan pemerintah tidak ingin cepat berpuas diri dan tetap menargetkan zero defect dalam pelaksanaannya. “Kita bersyukur, kalau kita pelajari secara objektif dan statistik, boleh dikatakan 99 persen berhasil. Tetapi kita tetap mengharapkan
zero defect,” kata Prabowo. Ia juga mengakui masih terdapat sejumlah kekurangan dan penyimpangan dalam pelaksanaan program MBG.
Baca Juga: OTT KPK Seret Pegawai Pajak, Ditjen Pajak Siapkan Jatuhkan Sanksi Namun, pemerintah terus melakukan evaluasi dan pengamanan untuk menyempurnakan program tersebut.
“Langkah-langkah pengamanan terus kita lakukan. Intinya, kita terus melakukan intervensi untuk memperbaiki kekurangan yang ada,” tutur Prabowo.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News 
