KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Badan Gizi Nasional mengusulkan anggaran anggaran program makan bergizi gratis (MBG) menjadi Rp 171 triliun, atau bertambah Rp 100 triliun di tahun ini. 

Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira Adhinegara menilai penambahan anggaran ini bisa berdampak signifikan terhadap proyek infrastruktur. 

Berdasarkan hitungannya, setidaknya butuh 35%-40% alokasi anggaran infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan program ambisius Presiden Prabowo Subianto ini. 

KB Bank Dapat Suntikan Modal Rp3 Triliun dari KB Kookmin Bank untuk Perkuat Bisnis

Baca Juga: Prabowo Targetkan Seluruh Anak Dapat Makan Bergizi Gratis pada Akhir 2025

"Artinya sebagian Proyek Strategis Nasional (PSN) murni APBN harus distop dulu. Kalau tidak trade off dengan belanja non rutin maka ruang fiskalnya hampir bisa dikatakan tidak ada lagi," kata Bhima pada Kontan.co.id, Senin (20/1). 

Bhima menilai kebijakan fiskal pemerintah saat ini seperti memotong perjalanan dinas hingga belanja ATK dirasa belum cukup dalam mengakomodir suntikan anggaran untuk MBG. 

Untuk itu, perlu relokasi anggaran yang cukup besar dari program lain, salah satu yang menurutnya berpotensi akan dikorbankan adalah proyek infrastruktur. 

"Harus ada pemangkasan anggaran yang signifikan ya, tidak bisa sekadar memotong perjalanan dinas atau belanja ATK," jelasnya. 

Baca Juga: Mendes Siapkan Anggaran Rp 20 Triliun Dana Desa Untuk Dukung Makan Bergizi Gratis

Sebelumnya, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana menyebut tambahan anggaran Rp 100 triliun itu selaras dengan keinginan Presiden Prabowo agar realisasi program MBG dipercepat untuk menyasar 82,9 juta anak-anak, ibu hamil dan ibu menyusui di tahun ini. 

Pasalnya, Dadan mengakui dengan anggaran Rp 71 triliun seperti yang ditetapkan pada tahun ini hanya bisa mengakomodir sebanyak 15 juta sampai 17 juta penerima. 

Sehingga, penyesuaian anggaran memang diperlukan, jika Presiden ingin menambah ketetapan awal jumlah penerima manfaat menjadi 82,9 juta orang. 

"Dari hitungan kami, kalau tambahan terjadi di September sebetulnya Rp 100 triliun udah cukup memberi makan 82,9 juta (penerima manfaat)," ujarnya di Istana Negara, Jumat (17/1). 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News