KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Rencana pemerintah memangkas anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) sekitar Rp 40 triliun dari total Rp 268 triliun  dinilai belum akan memberikan dampak signifikan terhadap perbaikan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Nilai efisiensi tersebut dinilai lebih merupakan sinyal penguatan disiplin fiskal daripada instrumen utama untuk menjaga kesehatan APBN.

Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet mengatakan, penghematan Rp 40 triliun memang akan menambah ruang fiskal pemerintah. Namun, secara nominal besarnya hanya setara sekitar 0,15% terhadap produk domestik bruto (PDB).

"Kalau seluruh Rp 40 triliun benar-benar menjadi penghematan dan tidak dibelanjakan kembali, defisit APBN hanya akan turun dari target 2,68% menjadi sekitar 2,52% PDB. Jadi pemangkasan MBG sendiri bukan faktor yang menentukan tercapainya target defisit," ujar Yusuf kepada Kontan, Jumat (26/6/2026).

Baca Juga: OJK Perketat Konten Kripto, Influencer Bisa Kena Denda Rp 15 Miliar Jika Melanggar

Menurut Yusuf, pemerintah juga perlu memberikan penjelasan yang lebih rinci mengenai angka efisiensi yang disampaikan kepada publik.

Ia mengingatkan bahwa alokasi anggaran MBG sebelumnya telah mengalami beberapa kali penyesuaian. Anggaran yang semula diproyeksikan sekitar Rp 335 triliun telah turun menjadi Rp 268 triliun setelah dana cadangan sekitar Rp 67 triliun tidak dicairkan.

Setelah itu, pagu anggaran kembali berkurang sekitar Rp 39,62 triliun akibat pemblokiran dan realokasi anggaran oleh Kementerian Keuangan.

"Karena itu, ketika kembali muncul angka pemangkasan Rp 40 triliun, publik berhak mengetahui apakah ini benar-benar penghematan baru atau hanya mengacu pada penyesuaian anggaran yang sebenarnya sudah terjadi," katanya.

Yusuf menilai tidak ada besaran ideal mengenai berapa anggaran MBG yang harus dipangkas. Menurutnya, efisiensi semestinya mengikuti kebutuhan fiskal pemerintah, bukan sekadar mengejar nominal tertentu.

Selain itu, ruang untuk memangkas anggaran MBG juga relatif terbatas karena program tersebut merupakan salah satu prioritas utama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

"Yang lebih penting adalah memastikan anggaran digunakan lebih efisien melalui perbaikan tata kelola dan ketepatan sasaran, bukan sekadar mengejar besarnya angka pemotongan," ujarnya.

Ia juga mengingatkan bahwa dampak efisiensi terhadap defisit APBN akan bergantung pada penggunaan dana hasil pemangkasan tersebut.

Baca Juga: Ekonom: Penempatan SAL di Himbara Bantu Likuiditas Bank Tapi Kurangi Fleksibilitas BI

Menurut Yusuf, apabila anggaran yang dihemat hanya dipindahkan ke program pemerintah lainnya, maka secara fiskal tidak akan memperbaiki posisi defisit karena total belanja negara tetap sama.

"Kalau efisiensi Rp 40 triliun tersebut ternyata hanya direalokasi ke program lain, dampaknya terhadap defisit pada dasarnya netral karena total belanja negara tidak berubah. Dalam kondisi itu, pemerintah sebaiknya tidak menyebutnya sebagai penghematan, melainkan realokasi anggaran," jelasnya.

Penghematan, lanjut Yusuf, baru akan benar-benar memperbaiki defisit apabila anggaran tersebut tidak dibelanjakan kembali.

Karena itu, Yusuf menilai pemerintah tidak bisa hanya mengandalkan efisiensi MBG untuk menjaga target defisit APBN sebesar 2,68% terhadap PDB.

Menurutnya, faktor yang jauh lebih menentukan adalah kemampuan pemerintah menjaga penerimaan negara, meningkatkan kualitas belanja secara menyeluruh, serta mengantisipasi berbagai risiko eksternal seperti kenaikan harga minyak dunia maupun pelemahan nilai tukar rupiah.

"Jadi saya melihat wacana pemangkasan MBG lebih memiliki nilai simbolik sebagai sinyal efisiensi daripada menjadi instrumen utama untuk menjaga defisit APBN," pungkas Yusuf.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News