KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Ekonom Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin menilai anggaran yang diperuntukan untuk makan bergizi gratis (MBG) sebesar Rp 335 triliun di tahun, sangat memberatkan bagi postur fiskal.

Ia menyebut bahwa idealnya program MBG ini tidak untuk semua siswa, fokus pada mereka yang membutuhkan saja, seperti yang berada di wilayah tertinggal, terpencil dan terluar.

“83 juta penerima dengan dana Rp 335 triliun per tahun jelas terlalu berat bagi fiskal kita, apalagi tahun 2026 kondisi belum akan lebih baik dari tahun ini di mana secara fiskal kita berjalan terseok-seok,” ujarnya kepada KONTAN, Minggu (17/8/2025).

Semakin Inovatif, BPJS Kesehatan Terima Anugerah Bakti Nusantara dari Nusantara TV

Baca Juga: BGN: Anggaran MBG Naik Jadi Rp 335 Triliun, Biaya Harian Rp 1,2 Triliun

Wijayanto mengungkapkan, program makan gratis (free lunch) banyak dilakukan oleh negara-negara maju, seperti Amerika Serikat (AS) di mana program tersebut dikoordinir oleh distrik dan dijalankan oleh sekolah.

Dia bilang, program itu diberikan bagi keluarga yang tergolong miskin secara gratis, bagi keluarga menengah diminta membayar 50%. Lalu, para orang tua juga dilibatkan dalam implementasinya.

“Ide pelaksanaan yang desentralistis dan partisipatif seperti itu perlu kita observasi, banyak pembelajaran dari AS dengan negara-negara lain untuk perbaikan program MBG,” ungkapnya.

Selain itu, Wijayanto juga menyoroti, melayani 82,9 juta penerima manfaat terkesan memaksakan apalagi ini dijalankan pada tahun kedua sejak diluncurkan. Menurutnya, ini bisa mengorbankan kualitas dan integritas MBG.

Wijayanto berpandangan, berkaca dari Brazil yang perlu 11 tahun untuk melayani 40 juta penerima, merupakan cara yang benar untuk menerapkan kehatia-hatian, kecepatan dan kualitas program serta menyesuaikan kondisi fiskal program MBG di sana.

Baca Juga: Prabowo Naikkan Anggaran MBG 94,76% di 2026, Tembus Rp 335 Triliun

Lebih lanjut, dia menambahkan, MBG dan program besar Presiden Prabowo lainnya seperti 3 juta rumah dan 80.000 Koperasi Desa Merah Putih perlu dijalankan secara hati-hati dan tidak terburu-buru yang berpotensi menimbulkan masalah ke depan.

Apalagi, kata dia, dengan membangun sekitar 24.000 dapur MBG hingga akhir tahun 2025 dinilai sangat berisiko, di mana diperlukan rantai pasok yang handal, pengelola profesional dan pengawasan berintegritas.

“Pak Prabowo masih memimpin 4 tahun atau 9 tahun lagi, tidak ada alasan untuk terburu-buru menuntaskan janji, rakyat bisa menunggu,” pungkasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News