KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah membuka opsi untuk memangkas anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dialokasikan sebesar Rp 335 triliun pada tahun ini. Langkah ini menjadi salah satu skenario jika lonjakan harga minyak mentah dunia memicu pelebaran defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 hingga melewati batas aman 3%. Menanggapi kabar tersebut, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, mengaku belum menerima arahan resmi mengenai pemotongan anggaran program prioritas Presiden Prabowo Subianto tersebut.
Dadan menegaskan bahwa hingga saat ini operasional badan yang dipimpinnya masih berjalan sesuai rencana awal. "Sampai saat ini belum ada instruksi apa pun terkait dengan ini," ujarnya kepada Kontan.co.id, Minggu (8/3/2026).
Baca Juga: Menkeu Buka Opsi Pangkas Anggaran MBG Jika Defisit APBN Lampaui 3% Meski demikian, Dadan menyatakan pihaknya akan bersikap kooperatif terhadap setiap kebijakan fiskal yang diputuskan oleh pemerintah pusat, terutama dalam menjaga stabilitas APBN di tengah ketidakpastian ekonomi global. Ia memastikan BGN akan patuh pada garis kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah. "BGN akan laksanakan apa pun yang digariskan," pungkasnya. Sebelumnya, Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, pemerintah telah melakukan simulasi risiko (stress test) terhadap kemungkinan kenaikan harga minyak dunia menyentuh US$ 92 per barel rata-rata per tahun akibat eskalasi konflik Iran dengan Israel dan Amerika Serikat (AS). Dari hasil simulasi tersebut, defisit APBN berpotensi melebar hingga 3,6% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) apabila harga minyak berada di level tersebut sepanjang tahun. “Kita sudah exercise kalau harga minyak US$ 92 selama setahun rata-rata, maka defisitnya jadi 3,6% lebih tadi,” kata Purbaya dalam agenda Buka Puasa Bersama di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Jumat (6/3/2026).
Baca Juga: Krisis Timur Tengah Memanas, PDIP: Anggaran MBG Perlu Dirasionalisasi Untuk mencegah defisit melebar, pemerintah menyiapkan sejumlah langkah penyesuaian belanja negara, salah satunya melalui efisiensi anggaran di sejumlah program, termasuk MBG. “Kalau itu kita akan melakukan langkah-langkah supaya itu tidak terjadi. Bisa penghematan di mana? Misalnya penghematan di MBG,” ujar Purbaya. Meski demikian, Purbaya menegaskan penghematan tersebut tidak akan menyentuh anggaran utama program MBG, khususnya untuk penyediaan makanan bagi penerima manfaat seperti anak sekolah, ibu hamil, dan lansia.
Menurutnya, efisiensi lebih diarahkan pada belanja pendukung yang tidak berkaitan langsung dengan penyediaan makanan. “Yang jelas MBG programnya bagus, tapi kita ingin cegah kalau ada belanja yang tidak terlalu mendukung langsung makanan itu. Misalnya beli motor untuk seluruh SPPG atau pembelian komputer,” jelasnya.
Baca Juga: Konflik Timur Tengah Picu Risiko Inflasi, CORE Sarankan Alihkan Anggaran MBG dan IKN Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News 
