KONTAN.CO.ID - WASHINGTON. Presiden Amerika Serikat Joe Biden pada Senin (27/12) menandatangani Undang-Undang Otorisasi Pertahanan Nasional (NDAA) untuk tahun 2022. Ini sekaligus mengesahkan anggaran belanja militer AS senilai US$ 770 miliar.

"Undang-undang tersebut memberikan manfaat vital dan meningkatkan akses keadilan bagi personel militer dan keluarga mereka, dan mencakup otoritas penting untuk mendukung pertahanan nasional negara kita," kata Biden dalam pernyataannya, seperti dikutip Reuters.

Mengatur pengeluaran militer sekitar 5% lebih banyak dari tahun lalu, NDAA 2022 adalah hasil negosiasi intens antara DPR dan Senat dari dua fraksi utama. Pembicaraan juga sempat terhenti oleh perselisihan mengenai kebijakan China dan Rusia.

Kenaikan anggaran tersebut mencakup kenaikan gaji pasukan sebesar 2,7%, dan pembelian lebih banyak pesawat tempur serta kapal perang. Anggaran juga akan dioptimalkan untuk menyiapkan strategi untuk menghadapi ancaman geopolitik, terutama Rusia dan China.

Baca Juga: Ekspor Senjata AS turun 21% di Tahun Pertama Pemerintahan Joe Biden

NDAA 2022 juga termasuk anggaran sebesar US$ 300 juta untuk Inisiatif Bantuan Keamanan Ukraina, di mana AS akan memberikan dukungan kepada angkatan bersenjata Ukraina. Disiapkan juga dana senilai US$ 4 miliar untuk Inisiatif Pertahanan Eropa dan US$ 150 juta untuk kerjasama keamanan Baltik.

Lalu, unggaran senilai US$ 7,1 miliar disiapkan untuk Inisiatif Pencegahan Pasifik dan dukungan kongres untuk pertahanan Taiwan. Departemen Pertahanan AS juga akan tetap melarang produk yang diproduksi dengan kerja paksa dari wilayah Xinjiang China.

Penyusunan NDAA diawasi dengan ketat oleh banyak industri dan kepentingan lainnya karena merupakan satu-satunya undang-undang utama yang menjadi landasan untuk berbagai masalah setiap tahunnya.

Berkat cakupannya yang luas, NDAA telah menjadi undang-undang setiap tahun selama enam dekade.