JAKARTA. Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengalami kemajuan. Menteri Keuangan Agus Martowardojo mengaku sudah ada beberapa kesepakatan dengan DPR.Beberapa kesepakatan itu terkait fungsi dan tugas OJK. Dia mengatakan, perlu penegasan fungsi dan tugas OJK supaya teratur, adil, transparan dan akuntabel serta melindungi kepentingan nasabah dan masyarakat. Dalam kesepakatan itu, Agus mengatakan, OJK berwenang memeriksa dan menyidik.Selain itu, pemerintah dan DPR juga sepakat soal sumber dana kegiatan OJK yakni berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).Agus optimis pembahasan RUU OJK akan selesai sebelum akhir masa sidang keempat DPR mendatang. Menurutnya, pemerintah sudah bertekad menyelesaikan sebelum 15 Juli mendatang.Namun, ada beberapa pasal yang belum disepakati dalam RUU OJK. Diantaranya mengenai dewan komisaris OJK. Pemerintah masih menginginkan dua kursi sebagai ex-officio di dewan komisaris OJK tersebut. Bagi, Agus keberadaan ex-officio untuk membantu irama dalam mendukung kerja menteri keuangan di bidang kebijakan fiskal dan moneter. "Termasuk di BI ex-officio sebagai pengawasan. Ex-officio harus menjadi jembatan Bank Indonesia, Kementrian Keuangan dan OJK," tutupnya.Ketua Panitia Khusus RUU OJK Nusron Wahid mengatakan, jika keinginan pemerintah tetap memasukan ex-officio maka akan dibahas dalam rapat. Menurut Nusron, keberadaan ex-officio itu tidak membuat OJK terlihat independen alias masih ada campur tangan pemerintah.Padahal, dia mengatakan, OJK sebagai lembaga pengawas sektor keuangan harus independen sesuai Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia. "DPR tak mengenal ex-officio," katanya.Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Anggaran OJK berasal dari APBN
JAKARTA. Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengalami kemajuan. Menteri Keuangan Agus Martowardojo mengaku sudah ada beberapa kesepakatan dengan DPR.Beberapa kesepakatan itu terkait fungsi dan tugas OJK. Dia mengatakan, perlu penegasan fungsi dan tugas OJK supaya teratur, adil, transparan dan akuntabel serta melindungi kepentingan nasabah dan masyarakat. Dalam kesepakatan itu, Agus mengatakan, OJK berwenang memeriksa dan menyidik.Selain itu, pemerintah dan DPR juga sepakat soal sumber dana kegiatan OJK yakni berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).Agus optimis pembahasan RUU OJK akan selesai sebelum akhir masa sidang keempat DPR mendatang. Menurutnya, pemerintah sudah bertekad menyelesaikan sebelum 15 Juli mendatang.Namun, ada beberapa pasal yang belum disepakati dalam RUU OJK. Diantaranya mengenai dewan komisaris OJK. Pemerintah masih menginginkan dua kursi sebagai ex-officio di dewan komisaris OJK tersebut. Bagi, Agus keberadaan ex-officio untuk membantu irama dalam mendukung kerja menteri keuangan di bidang kebijakan fiskal dan moneter. "Termasuk di BI ex-officio sebagai pengawasan. Ex-officio harus menjadi jembatan Bank Indonesia, Kementrian Keuangan dan OJK," tutupnya.Ketua Panitia Khusus RUU OJK Nusron Wahid mengatakan, jika keinginan pemerintah tetap memasukan ex-officio maka akan dibahas dalam rapat. Menurut Nusron, keberadaan ex-officio itu tidak membuat OJK terlihat independen alias masih ada campur tangan pemerintah.Padahal, dia mengatakan, OJK sebagai lembaga pengawas sektor keuangan harus independen sesuai Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia. "DPR tak mengenal ex-officio," katanya.Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
