JAKARTA. Sidang Paripurna DPR RI akhirnya menyepakati anggaran yang diperuntukkan untuk kegiatan operasional dewan sebesar Rp 3,28 triliun. Kesepakatan tersebut diambil setelah Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR menerima usulan seluruh alat kelengkapan dan Sekretariat Jenderal.“Meskipun kami punya hak, tapi DPR hanya mengusulkan 0,19% dari APBN kita (APBN 2013),” kata Wakil Ketua Priyo Budi Santosa saat menyampaikan permintaan anggaran DPR dalam sidang paripurna DPR, Jumat (12/4).Anggaran Rp 3,28 triliun itu jumlahnya mengalami peningkatan sebesar 9,44% jika dibandingkan dengan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 2013 yang hanya sebesar Rp 2,99 triliun. Adapun rincian anggaran tersebut adalah Rp 2,36 untuk satuan kerja dewan dan Rp 923 juta untuk satuan kerja sekjen DPR.Dalam kesempatan itu, Priyo juga mengklaim kalau institusi yang dipimpinnya telah berhasil menekan kunjungan ke luar negeri hingga 60%. Kata dia, pimpinan DPR hanya memberikan persetujuan usulan kunjungan keluar negeri hanya untuk kegiatan yang penting saja.“Pimpinan membatasi hanya kunjungan yang bersifat legislasi dan kunjungan luar negeri yang bersifat kenegaraan,” pungkasnya.Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Anggaran operasional DPR Rp 3,28 T di 2014
JAKARTA. Sidang Paripurna DPR RI akhirnya menyepakati anggaran yang diperuntukkan untuk kegiatan operasional dewan sebesar Rp 3,28 triliun. Kesepakatan tersebut diambil setelah Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR menerima usulan seluruh alat kelengkapan dan Sekretariat Jenderal.“Meskipun kami punya hak, tapi DPR hanya mengusulkan 0,19% dari APBN kita (APBN 2013),” kata Wakil Ketua Priyo Budi Santosa saat menyampaikan permintaan anggaran DPR dalam sidang paripurna DPR, Jumat (12/4).Anggaran Rp 3,28 triliun itu jumlahnya mengalami peningkatan sebesar 9,44% jika dibandingkan dengan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 2013 yang hanya sebesar Rp 2,99 triliun. Adapun rincian anggaran tersebut adalah Rp 2,36 untuk satuan kerja dewan dan Rp 923 juta untuk satuan kerja sekjen DPR.Dalam kesempatan itu, Priyo juga mengklaim kalau institusi yang dipimpinnya telah berhasil menekan kunjungan ke luar negeri hingga 60%. Kata dia, pimpinan DPR hanya memberikan persetujuan usulan kunjungan keluar negeri hanya untuk kegiatan yang penting saja.“Pimpinan membatasi hanya kunjungan yang bersifat legislasi dan kunjungan luar negeri yang bersifat kenegaraan,” pungkasnya.Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News