KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Presiden Joko Widodo (Jokowi) didampingi Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dan sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju meresmikan Bandara Singkawang di Kota Singkawang, Kalimantan Barat.

Jokowi menyampaikan, Bandara Singkawang mulai dibangun sejak 2019 hingga 2023, dengan skema pembiayaan Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). 

Total anggaran pembangunan bandara ini sebesar Rp 427 miliar, dengan rincian APBN senilai Rp 272 miliar dan CSR (Corporate Social Responsibility) para pengusaha Singkawang sebesar Rp 155 miliar. 

Baca Juga: Jokowi Resmikan Bandara Singkawang

"Saya menyampaikan terima kasih karena jika pola ini bisa dilakukan di banyak bandara atau pelabuhan maka akan mempercepat pembangunan infrastuktur di tanah air kita. Orang-orang dari kabupaten atau provinsi dapat turut berpartisipasi pada daerahnya masing-masing," ujar Jokowi, Rabu (20/3).

Bandar Udara Singkawang memiliki landasan pacu berukuran 2.000 meter (m) x 30 m sehingga mampu didarati pesawat besar Airbus 320. Sementara terminal penumpang berukuran 8.000 m² dapat memuat kapasitas hingga 335.800 penumpang per tahunnya. 

"Kita harapkan ini akan mempercepat mobilitas orang, mempercepat mobiltas barang, mempercepat mobilitas logistik dari dan ke Singkawang dan kita harapkan nanti akan muncul titik-titik pertumbuhan ekonomi baru," kata Jokowi.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengatakan, konsep rancangan bandara Singkawang terinspirasi dari tiga gunung di sekitar lokasi bandara, yaitu Gunung Raya, Gunung Pasi dan Gunung Poteng. 

Baca Juga: Jelang Diresmikan Presiden Joko Widodo, Menhub Tinjau Bandara Singkawang

Sementara Singkawang memiliki istilah dalam bahasa Hakka yakni "San Khew Jong", yang secara etimologis berarti sebuah kota yang berlokasi di perbukitan serta berdekatan dengan laut dan muara. 

Menhub mengucapkan terima kasih kepada para pihak yang mendukung pembangunan bandara Singkawang. 

"Kami sampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas dukungan Forkopimda Provinsi maupun Kota, Kementerian dan Lembaga terkait, kepada DPR RI, serta seluruh masyarakat dan pelaku usaha Singkawang," ujar Budi Karya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Noverius Laoli