JAKARTA. Untuk melakukan pengembangan di daerah perbatasan, pemerintah akan mengucurkan dana hingga Rp 7,8 triliun. Dana itu dialokasikan melalui Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) tahun 2013 ini. Dana sebesar itu rencananya akan dipakai buat membangun infrastruktur, seperti Jalan, perumahan, sekolah, dan pembangkit listrik. Menurut Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan, Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), Suhatmansyah IS, pelaksanaan proyek pembangunan itu akan dilakukan oleh Kementrian Pekerjaan Umum. Pembangunan infrastruktur itu sendiri sangat mendesak dilakukan. Soalnya, untuk memperbaiki kondisi ekonomi di wilayah perbatasan, terlebih dahulu harus memperbaiki sarana dan prasarana umum. “Bila sudah ada infrastruktur, maka akan mudah menarik investor masuk,” ujarnya. Selain dari pemerintah pusat, Suhatmansyah juga bilang, dana pembangunan daerah perbatasan akan didukung Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Hanya saja, berapa nilainya Suhatmansyah belum mau menyebutkannya.Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Anggaran pembangunan perbatasan Rp 7,8 triliun
JAKARTA. Untuk melakukan pengembangan di daerah perbatasan, pemerintah akan mengucurkan dana hingga Rp 7,8 triliun. Dana itu dialokasikan melalui Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) tahun 2013 ini. Dana sebesar itu rencananya akan dipakai buat membangun infrastruktur, seperti Jalan, perumahan, sekolah, dan pembangkit listrik. Menurut Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan, Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), Suhatmansyah IS, pelaksanaan proyek pembangunan itu akan dilakukan oleh Kementrian Pekerjaan Umum. Pembangunan infrastruktur itu sendiri sangat mendesak dilakukan. Soalnya, untuk memperbaiki kondisi ekonomi di wilayah perbatasan, terlebih dahulu harus memperbaiki sarana dan prasarana umum. “Bila sudah ada infrastruktur, maka akan mudah menarik investor masuk,” ujarnya. Selain dari pemerintah pusat, Suhatmansyah juga bilang, dana pembangunan daerah perbatasan akan didukung Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Hanya saja, berapa nilainya Suhatmansyah belum mau menyebutkannya.Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News