JAKARTA. Kementerian Pekerjaan Umum dan perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Bina Marga, berhasil menyerap dana senilai Rp 4,24 triliun. Jumlah ini setara dengan 93,21% dari total dana Rp 4,562 triliun yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Penyerapan tersebut digunakan untuk pengadaan lahan seluas 4.342 hektare dari target lahan yang harus dibebaskan seluas 4.500 hektare. “Kami mencatat saat ini ada percepatan yang signifikan. Tahap 1 sampai tahap 3 sudah lewat. Bahkan belum lama di Riau kami berhasil bebaskan lahan seluas 107 hektare,” ungkap Subagyo Direktur Jalan Bebas Hambatan, Perkotaan dan Fasilitas Jalan Daerah, Ditjen Bina Marga Kementerian PUPR seperti dilansir dari situs Kementerian PUPR, Senin (23/11/2015). Subagyo menjelaskan, lahan yang terbebaskan meliputi; sebagian Sumatera, Trans Jawa (Surabaya-Malang) dan Jakarta Outer Ring Road (JORR) yang terdiri dari Cilincing-Cibitung-Cimanggis-Cinere-Serpong-Kunciran–Bandara.

Menurut dia, pembebasan lahan prosesnya meliputi tahap perencanaan, persiapan, pelaksanaan dan penyerahan. Rp 10 Triliun

Terkait dengan serapan yang cukup tinggi tersebut, tahun 2016 pihak Ditjen Bina Marga mengusulkan dana pengadaan lahan besarannya sekitar Rp 10 triliun.

Berobat Tanpa Cemas, Warga Puncak Jaya Puji Pelayanan BPJS Kesehatan di Jayapura

Menurut Subagyo, untuk pembayaran tahun ini potensi kekurangan bayar sangat dimungkinkan. Meski demikian, kekurangan itu akan ditutup pada bulan Februari 2016.

"Solusinya, jika hingga akhir tahun ini belum terbayar maka Januari akhir (2016) akan dibayarkan kepada masyarakat yang lahannya sudah dibebaskan. Dana pasti tersedia. Hanya proses administrasinya terkadang jadi kendala,” tambahnya. (Arimbi Ramadhiani)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News