KONTAN.CO.ID -  JAKARTA. Pemerintah akan melanjutkan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) pada 2022 dengan anggaran sebesar Rp 414 triliun.

Anggaran yang lebih kecil dari total PEN 2021 itu akan dialokasikan ke kluster kesehatan Rp 117 triliun; perlindungan masyarakat Rp 154 triliun; dan penguatan pemulihan ekonomi Rp 141 triliun.

Adapun, Pemerintah juga menambah empat program PEN baru yakni, insentif Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM), Bantuan Tunai bagi Pedagang Kaki Lima dan Warung (BT PKLW), Kredit Usaha Rakyat (KUR), dan Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) untuk perumahan.

Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy mengungkapkan, meskipun anggaran PEN di 2022 tersebut lebih kecil dibandingkan PEN di 2021, setidaknya anggaran PEN 2022, yang relatif lebih tinggi jika dibandingkan yang pertama kali diajukan.

Baca Juga: Pemerintah Adakan 4 Program PEN Baru di 2022, Salah Satunya KUR

Dia mengatakan bantuan PEN di 2022 tersebut tetap dapat mendorong perekonomian Indonesia, meskipun dorongannya tidak akan sekuat seperti pada tahun ini.  

“Saya kira, dengan bantuan ini tetap akan mampu mendorong perekonomian di tahun 2022, hanya daya dorongnya tentu tidak akan sekuat seperti yang terjadi di tahun ini,” kata Yusuf kepada Kontan.co.id, Kamis (30/12).

Yusuf mengungkapkan, beberapa dari poin pengajuan dalam PEN dapat mendorong lapangan usaha atau sektoral yaitu, misalnya dilanjutkannya pemberian insentif PPnBM untuk industri otomotif, yang bisa mendorong atau menstimulus di sisi hulu, dengan mendorong peningkatan produksi industri otomotif, juga bisa menstimulus di sisi hilir yang dapat meningkatkan penjualan kendaraan  bermotor.

Menurutnya, industri otomotif juga merupakan salah satu industri unggulan di dalam negeri sehingga ini bisa memberikan stimulan pada sektor industri pada khususnya. 

Baca Juga: Pertumbuhan Ekonomi di Tahun 2022 Ditargetkan Mencapai 5,2%, Ini Faktor Pendorongnya

Kemudian, untuk penyaluran bantuan untuk pedagang kaki lima, juga merupakan inisiasi yang bagus, karena sifat bantuan ini langsung dan menyasar kelompok paling membutuhkan.

Akan tetapi,  layaknya Bantuan Sosial Tunai (BST) sebelumnya, Yusuf bilang bantuan semacam ini perlu dipastikan, penerimaanya bukanlah masyarakat yang sudah menerima bantuan sejenis. “Tujuannya agar bantuan pemerintah terdistribusi dengan lebih adil,” pungkasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Noverius Laoli