JAKARTA. Setiap tahun Indonesia selalu dihantui bencana alam, seperti banjir, longsor, gempa bumi, gunung meletus, ataupun angin puting beliung yang bisa terjadi sewaktu-waktu. Tingginya risiko bencana alam ini membuat anggaran penanganan yang dibutuhkannya pun cukup besar. Tahun 2014 mendatang, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mendapatkan anggaran penanggulangan bencana sekitar Rp 1 triliun. Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB, Sutopo Purwo Nugroho mengatakan anggaran bencana Rp 1 triliun untuk satu tahun ini jauh dari kata ideal, karena banyaknya bencana yang melanda serta dampak yang harus ditanggulanginya. "Kerugian setiap tahun akibat bencana mencapai Rp 30 triliun, nilai ini diluar bencana yang skalanya besar," ujar Sutopo, Rabu (4/12). Ia menjelaskan, meski tak mengharapkan bencana besar seperti Tsunami Aceh 2004, Gempa Yogyakarta 2006, Gempa Sumatera Barat 2009, dan Erupsi Gunung Merapi 2010 terjadi lagi, tapi ia bilang risiko terhadap bencana itu tetap harus diwaspadai. Untuk itu, ia mengkalkulasi setidaknya dibutuhkan anggaran sekitar Rp 10 triliun-Rp 15 triliun untuk penanggulangan banjir selama setahun. Beragam kegiatan penanggulangan bencana bukan hanya dilakukan saat bencana itu terjadi tapi juga mengantisipasi mulai dari persiapan dan pencegahan sebelum bencana itu terjadi. Selain itu, tanggap darurat saat bencana itu menerjang dan rehabilitasi pasca bencana juga membutuhkan dana yang tak sedikit. "Maka tak heran jika rehabilitasi wilayah bencana baru bisa dilakukan selama 3 tahun karena keterbatasan anggaran tersebut," ujar Sutopo. Ia menambahkan, selain Rp 1 triliun anggaran yang bisa digunakan BNPB, ada pula anggaran cadangan bencana sebesar Rp 3 triliun setiap tahun tapi itu ada di Kementerian Keuangan. Menurutnya, dana itu digunakan untuk penanggulangan yang sifatnya darurat. Meski begitu, ia mengungkapkan tetap harus membagi-bagi anggaran itu mengingat jumlahnya terbatas dan wilayah dan cakupan bencana setiap tahun yang cukup besar. Anggota Komisi VIII DPR, Hidayat Nur Wahid mengakui kompleksitas masalah bencana tidak sepadan dengan anggaran penanggulangan yang diberikan kepada BNPB. Namun, politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini mengatakan bahwa sejatinya anggaran terkait bencana ini cukup besar dan berserakan disejumlah kementerian dan lembaga. Untuk itu, ia meminta BNPB untuk mengefektifkan koordinasi penanggulangan bencana dengan kementerian dan lembaga negara lainnya. "Jangan sampai ada ego sektoral antar lembaga ketika ancaman bencana didepan mata, semua harus satu visi," ujarnya. Hidayat memperkirakan, jika disatukan dalam satu mata anggaran, maka jumlah APBN terkait penanggulangan bencana juga bisa puluhan triliun rupiah.Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Anggaran penanggulangan bencana belum maksimal
JAKARTA. Setiap tahun Indonesia selalu dihantui bencana alam, seperti banjir, longsor, gempa bumi, gunung meletus, ataupun angin puting beliung yang bisa terjadi sewaktu-waktu. Tingginya risiko bencana alam ini membuat anggaran penanganan yang dibutuhkannya pun cukup besar. Tahun 2014 mendatang, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mendapatkan anggaran penanggulangan bencana sekitar Rp 1 triliun. Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB, Sutopo Purwo Nugroho mengatakan anggaran bencana Rp 1 triliun untuk satu tahun ini jauh dari kata ideal, karena banyaknya bencana yang melanda serta dampak yang harus ditanggulanginya. "Kerugian setiap tahun akibat bencana mencapai Rp 30 triliun, nilai ini diluar bencana yang skalanya besar," ujar Sutopo, Rabu (4/12). Ia menjelaskan, meski tak mengharapkan bencana besar seperti Tsunami Aceh 2004, Gempa Yogyakarta 2006, Gempa Sumatera Barat 2009, dan Erupsi Gunung Merapi 2010 terjadi lagi, tapi ia bilang risiko terhadap bencana itu tetap harus diwaspadai. Untuk itu, ia mengkalkulasi setidaknya dibutuhkan anggaran sekitar Rp 10 triliun-Rp 15 triliun untuk penanggulangan banjir selama setahun. Beragam kegiatan penanggulangan bencana bukan hanya dilakukan saat bencana itu terjadi tapi juga mengantisipasi mulai dari persiapan dan pencegahan sebelum bencana itu terjadi. Selain itu, tanggap darurat saat bencana itu menerjang dan rehabilitasi pasca bencana juga membutuhkan dana yang tak sedikit. "Maka tak heran jika rehabilitasi wilayah bencana baru bisa dilakukan selama 3 tahun karena keterbatasan anggaran tersebut," ujar Sutopo. Ia menambahkan, selain Rp 1 triliun anggaran yang bisa digunakan BNPB, ada pula anggaran cadangan bencana sebesar Rp 3 triliun setiap tahun tapi itu ada di Kementerian Keuangan. Menurutnya, dana itu digunakan untuk penanggulangan yang sifatnya darurat. Meski begitu, ia mengungkapkan tetap harus membagi-bagi anggaran itu mengingat jumlahnya terbatas dan wilayah dan cakupan bencana setiap tahun yang cukup besar. Anggota Komisi VIII DPR, Hidayat Nur Wahid mengakui kompleksitas masalah bencana tidak sepadan dengan anggaran penanggulangan yang diberikan kepada BNPB. Namun, politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini mengatakan bahwa sejatinya anggaran terkait bencana ini cukup besar dan berserakan disejumlah kementerian dan lembaga. Untuk itu, ia meminta BNPB untuk mengefektifkan koordinasi penanggulangan bencana dengan kementerian dan lembaga negara lainnya. "Jangan sampai ada ego sektoral antar lembaga ketika ancaman bencana didepan mata, semua harus satu visi," ujarnya. Hidayat memperkirakan, jika disatukan dalam satu mata anggaran, maka jumlah APBN terkait penanggulangan bencana juga bisa puluhan triliun rupiah.Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
