KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Meningkatnya harga berbagai barang konsumsi, sejalan dengan adanya tren kenaikan inflasi global membuat  pemerintah perlu melakukan antisipasi untuk menjaga daya beli masyarakat.

Badan Anggaran (Banggar) menyetujui usulan pemerintah untuk melakukan penambahan alokasi anggaran perlindungan sosial (perlinsos) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2022, sehingga daya beli masyarakat dapat terjaga. Rencananya, pemerintah akan menambah anggaran perlindungan sosial Rp 18,6 triliun. 

“Banggar setuju pemerintah menambah alokasi anggaran untuk penebalan perlinsos,” tutur Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah dalam Rapat Kerja Bersama Menteri Keuangan, Kamis (19/5).

Dengan adanya tambahan anggaran ini maka anggaran perlindungan sosial dalam APBN 2022 menjadi Rp 431,5 triliun.

Said mengatakan, tambahan anggaran perlinsos ini juga sebagai bentuk antisipasi atas risiko inflasi global dengan memaksimalkan fungsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebaik-baiknya, juga sebagai fungsi social stabilizer.

Baca Juga: Pemerintah Ajukan Perubahan Anggaran, Begini Rinciannya

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, nantinya, tambahan anggaran perlinsos akan dimanfaatkan untuk memberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada 20,65 juta KPM dan bantuan produktif usaha mikro (BPUM).

Dia berharap, penambahan anggaran ini bisa meringankan beban masyarakat di tengah tekanan kenaikan harga pangan yang melonjak akibat kondisi global. 

“Kalau masyarakat tanya apa manfaat APBN buat mereka, ini yang dalam bentuk perlinsos. Itu adalah yang langsung dinikmati oleh masyarakat,” tutur Ani, sapaan akrabnya.

Selain itu, anggaran ini juga akan digunakan untuk Program Keluarga Harapan (PKH) Rp 28,7 triliun, kartu sembako Rp 45,1 triliun, kartu prakerja Rp 11 triliun, BLT desa Rp 28,8 triliun, dan juga Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) atau BPJS Kesehatan  Rp 46,5 triliun.

Kemudian, pemerintah juga akan memperluas pemberian perlindungan masyarakat antara lain bantguan kartu prakerja sebesar Rp 9 triliun, bantuan pendidikan Rp 9 triliun, bantuan PKL warung dan nelayan Rp 1,7 triliun, serta BLT minyak goreng Rp 7,5 triliun.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Herlina Kartika Dewi