KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Anggaran perlindungan sosial (perlinsos) dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025 direncanakan mencapai Rp 504,7 triliun, atau meningkat 4% dari outlook  tahun ini sebesar Rp 485,1 triliun.

Kepala Ekonom BCA David Sumual menyayangkan rancangan anggaran perlinsos tahun depan dipertebal. Hal ini justru menandakan pemerintah belum mampu menciptakan lapangan kerja lebih banyak lagi.

“Sebenarnya utamanya itu bagaimana menciptakan lapangan kerja, kalau ada lapangan kerja yang tersedia cukup di market, itu kan enggak perlu ada perlinsos,” tutur David kepada Kontan, Minggu (18/8).

Baca Juga: Anggaran Perlinsos Terbesar Ketiga, Postur Belanja Prabowo Dinilai Masih Populis

Ia menilai, pemberian perlinsos kepada masyarakat hanya sebagai pengaman saja, dan kurang signifikan dalam mengungkit daya beli masyarakat utamanya mendorong perekonomian dalam negeri.

Menurutnya daya beli masyarakat salah satunya hanya bisa dikerek melalui investasi, dengan menciptakan lapangan kerja yang banyak. Sebab, daya beli hanya bisa diungkit apabila masyarakatnya bekerja.

Di samping itu, menurutnya apabila anggaran perlinsos ditambah, artinya iklim dunia usaha sedang tidak baik.

“Justru kalau perlinsosnya makin kecil itu artinya ketersediaan lapangan kerja makin bagus dan orang yang perlu dibantu makin kurang gitu ya,” jelasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Herlina Kartika Dewi