JAKARTA. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro bertekad untuk terus menurunkan tingkat kesenjangan ekonomi, dan angka kemiskinan. Salah satunya dengan memperbiki kualitas program yang terkait dengan fungsi perlindungan sosial.

Bambang berharap angka gini rasio bisa mengalami penurunan dari tahun ini. Data gini rasio terakhir, per September 2015 lalu tercatat sebesar 0,4. Jumlah itu lebih kecil 0,01 dari enam bulan sebelumnya.

Untuk tahun depan, Bambang berharap angkanya bisa ditekan lagi menjadi minimal 0,39. "Untuk menurunkan 0,01 membutuhkan usaha yang luar biasa," kata Bambang, Kamis (18/8).

GAGASAN: Mencegah Politisasi dalam Penetapan Status Bencana Nasional

Supaya target tersebut bisa tercapai, maka pemerintah akan menambah jumlah anggaran untuk fungsi perlindungan sosial tahun 2017 nanti. Dalam nota keuangan tahun 2017, diketahui alokasi anggaran untuk fungsi perlindungan sosial direncanakan sebesar Rp 158,47 triliun.

Jumlah itu lebih besar dari anggaran fungsi perlindungan sosial dalam APBN-P 2016, yang sebesar Rp 150,84 triliun.

Anggaran yang disediakan dalam RAPBN 2017 itu akan digunakan untuk berbagai program seperti menambuh jumlah peneriman program keluarga harapan menjadi 6 juta rumah tangg.

Kemudian, untuk subsidi pangan kepada 14,33 juta rumah tangga, meningkatkan jumlah penyandang cacat yang menerima bantuan, hingga menambah jumlah masyarakat miskin penerima bantuan kelompok usaha ekonomi produktif di pedesaan.

Terkait hal tersebut, Direktur Institu for Development of Economic and Finance (INDEF) Enny Srihartati mengatakan, upaya menurunkan kemiskinan bisa dicapai jika anggaran terserap sesuai sasarannya. Selama ini, realisasi penyerapan anggaran seringkali tidak sesuai dengan sasarannya.

Terutama, mengefektifkan program Kredit Usaha Rakyat (KUR), dan mengotimalkan dana desa. Dana desa dianggap sangat krusial dalam mengurangi kesenjangan, dengan mendorong pertumbuhan ekonomi di setiap daerah.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News