KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Pemerintah menganggarkan belanja Perlindungan Sosial (Perlinsos) sebesar Rp 549,9 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027.

Anggaran tersebut meningkat Rp 41,7 triliun atau sekitar 8,2% dibandingkan pagu Perlinsos dalam APBN 2026 sebesar Rp 508,2 triliun.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, anggaran Perlinsos 2027 akan digunakan untuk melanjutkan sejumlah program pemerintah, mulai dari Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan sembako, hingga subsidi Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Baca Juga: Prabowo Siapkan Rp 4.097,2 Triliun untuk 8 Program Prioritas Nasional Tahun 2027

"Pemerintah melanjutkan program perlindungan sosial sebesar Rp 549,9 triliun terdiri dari PKH, sembako, iuran JKP, penanganan bencana, subsidi BBM, KIP Kuliah, dan subsidi KUR," ujar Airlangga dalam konferensi pers RAPBN 2027 dan Nota Keuangan di Kantor DJP Jakarta, Jumat (14/8).

Selain program tersebut, anggaran Perlinsos juga mencakup iuran Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP), penanganan bencana, subsidi bahan bakar minyak (BBM), serta Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah.

Airlangga menekankan pentingnya pembaruan dan akurasi data untuk memastikan penyaluran anggaran Perlinsos tepat sasaran. Menurutnya, sensus ekonomi yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2026 akan menjadi salah satu basis penting dalam pembaruan data perekonomian ke depan.

"Untuk itu data yang akurat menjadi penting dimana sensus ekonomi di 2026 yang sedang dilakukan BPS itu menjadi rebasing untuk PDB ke depan," katanya.

Airlangga juga menyebut, Sensus Ekonomi 2026 memiliki cakupan yang lebih luas karena memasukkan sektor pertanian dalam integrasi sensus perekonomian.

"Dan dalam sensus ekonomi ini memasukkan sektor pertanian, ini pertama kali pertanian masuk integrasi terhadap sensus perekonomian," lanjut Airlangga.

Baca Juga: Prabowo Targetkan Pendapatan Negara Rp 3.426 Triliun pada RAPBN 2027

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News