KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Pemerintah meningkatkan alokasi anggaran perlindungan sosial (Perlinsos) dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027 menjadi Rp 549,9 triliun. Kenaikan anggaran ini diarahkan untuk menjaga keberlanjutan berbagai program bantuan dan subsidi bagi masyarakat.

Anggaran Perlinsos tersebut naik Rp 41,7 triliun atau sekitar 8,2% dibandingkan pagu dalam APBN 2026 yang ditetapkan sebesar Rp 508,2 triliun.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, tambahan anggaran Perlinsos pada 2027 akan digunakan untuk melanjutkan sejumlah program pemerintah, antara lain Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan sembako, hingga subsidi Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Baca Juga: Pemerintah Akui MBG Masih Bermasalah, Menko Pangan Targetkan Beres dalam 1-2 Bulan

"Pemerintah melanjutkan program perlindungan sosial sebesar Rp 549,9 triliun terdiri dari PKH, sembako, iuran JKP, penanganan bencana, subsidi BBM, KIP Kuliah, dan subsidi KUR," ujar Airlangga dalam konferensi pers RAPBN 2027 dan Nota Keuangan di Kantor DJP Jakarta, Jumat (14/8/2026).

Selain program tersebut, alokasi perlindungan sosial juga mencakup pembayaran iuran Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP), penanganan bencana, subsidi bahan bakar minyak (BBM), serta Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah.

Data Akurat Jadi Kunci Penyaluran Perlinsos

Airlangga menekankan bahwa pembaruan dan akurasi data menjadi faktor penting untuk memastikan anggaran perlindungan sosial dapat disalurkan secara tepat sasaran.

Menurutnya, pemerintah membutuhkan basis data yang lebih akurat untuk mendukung kebijakan ekonomi dan penyaluran berbagai program sosial. Dalam konteks tersebut, Sensus Ekonomi 2026 yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS) akan menjadi salah satu sumber penting untuk memperbarui basis data perekonomian.

Baca Juga: Prabowo Ungkap Perbaikan Kinerja PT Timah dan Penertiban Tambang Ilegal

"Untuk itu data yang akurat menjadi penting dimana sensus ekonomi di 2026 yang sedang dilakukan BPS itu menjadi rebasing untuk PDB ke depan," katanya.

Airlangga menjelaskan, Sensus Ekonomi 2026 juga memiliki cakupan yang berbeda karena untuk pertama kalinya sektor pertanian dimasukkan dalam integrasi sensus perekonomian.

"Dan dalam sensus ekonomi ini memasukkan sektor pertanian, ini pertama kali pertanian masuk integrasi terhadap sensus perekonomian," lanjut Airlangga.

Dengan peningkatan anggaran menjadi Rp 549,9 triliun, pemerintah berharap program perlindungan sosial pada 2027 dapat terus mendukung masyarakat sekaligus menjaga daya beli di tengah dinamika perekonomian.

Akurasi data menjadi salah satu faktor utama agar peningkatan anggaran tersebut memberikan manfaat yang lebih tepat kepada kelompok sasaran.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News