KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Anggaraan perlindungan sosial (Perlinsos) dalam RAPBN 2025 naik menjadi Rp 504,7 triliun, atau naik 1,6% jika dibandingkan dengan tahun ini yang sebesar Rp 496,8 triliun. Ekonom dari Center of Reform on Economics (CORE), Yusuf Rendy Manilet menilai kenaikan anggaran Perlinsos menjadi wajar lantaran pemerintah ingin menurunkan tingkat kemiskinan dan pengangguran di tahun depan. Saat bersamaan anggaran perlinsos ini juga diharapkan dapat mendorong atau menjaga konsumsi rumah tangga.
Baca Juga: Anggaran Perlindungan Sosial Naik di 2025, Begini Kata Ekonom "Kedua hal tersebut berkaitan dan bermuara dalam upaya mencapai target pertumbuhan ekonomi tahun depan yakni 5,2%," kata Rendy pada Kontan.co.id, Selasa (20/8). Meski begitu, Rendy menekankan agar penyaluran perlinsos ini tepat sasaran. Untuk itu, menurutnya perbaikan data penyaluran menjadi hal krusial agar tujuan pengentasan kemiskinan, pengangguran juga tercapai. "Saya kira penggunaan teknologi juga bisa ikut membantu dalam konteks memastikan realisasi ataupun anggaran perlinsos ini tepat sasaran," ujarnya. Mengutip Buku II Nota Keuangan RAPBN TA 2025, kebijakan anggaran perlinsos pada tahun 2025 akan diarahkan untuk mendukung beberapa program pengentasan kemiskinan dan penurunan kesenjangan. Beragai program yang masuk dalam anggaran perlinsos di antaranya adalah penyaluran bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH), kartu sembako dan penyaluran berbagai subsidi.
Baca Juga: Subsidi & Bantalan Sosial Menebal di Masa Transisi Detailnya, target perlinsos mencakup Program Keluarga Harapan (PKH) untuk 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM) dan kartu keluarga sembako untuk 18,8 juta KPM. Selain itu, Asistensi Rehabilitasi Sosial (Atensi) bagi 42,4 ribu anak, 37,4 ribu lansia dan 64,1 ribu penyandang disabilitas. Anggaran ini juga akan dialokasikan untuk pelaksanaan tanggap darurat bencana melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan bantuan langsung tunai (BLT) desa untuk 2,96 juta KPM. Kemudian, dana perlinsos juga akan digunakan untuk berbagai subsidi seperti bahan bakar minyak (BBM) jenis tertentu sebanyak 19,41 juta kiloliter, LPG 3 kilogram sebanyak 8.170 juta kg, serta subsidi bunga kredit usaha rakyat (KUR) untuk 7,05 juta debitur. Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News Editor: Handoyo .
