JAKARTA. Rencana Pertamina mengakuisisi PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) melalui anak usahanya yakni PT Pertamina Gas (Pertagas) dinilai sebagai suatu yang kurang produktif. Pasalnya hal itu hanya akan membebani keuangan Pertamina.

Hal itu diungkapkan oleh Fahmy Radhi, peneliti dari Pusat Studi Energi Universitas Gadjah Mada. Menurutnya Pertamina harus menyediakan dana besar untuk membeli saham PGN. Khususnya, yang dimiliki oleh publik. 

Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia (BEI), saat ini kapitalisasi saham PGN di bursa efek mencapai Rp 115 triliun. Pemerintah memiliki 56,97 % saham dan 43,03 % milik publik. Yang artinya, jika Pertamina membeli saham pemerintah yang ada di PGN, maka Pertamina harus menyiapkan dana sekitar Rp 70 triliun atau setara dengan 56,97% saham. 

"Ditambah lagi dengan adanya kewajiban untuk melaksanakan tender offer saham PGN sesuai dengan aturan pasar modal,” ujarnya, Minggu (25/11). 

Hal inilah yang dipandang oleh Fahmy jika dana yang dimiliki oleh Pertamina akan jauh lebih produktif jika digunakan untuk membiayai usaha pengeboran dan pembangunan kilang minyak agar produktifitas minyak menjadi lebih meningkat. Dengan begitu tidak membebani APBN.

"Dan akan menjadi anomali, jika Pertagas yang asetnya lebih kecil 'mencaplok' PGN yang memiliki aset jauh lebih besar. Apalagi kiprah PGN di perniagaan gas bumi jauh lebih lama ketimbang Pertagas," sarannya. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Hendra Gunawan