JAKARTA. Kementerian Pemuda dan Olahraga akan mengusulkan sekitar Rp 175 miliar pada RAPBN 2016 untuk Pekan Olahraga Nasional XIX di Jawa Barat dengan rincian Rp 100 miliar untuk penyelenggaraan dan Rp 75 miliar untuk peralatan pertandingan.

"Kami sudah punya rencana untuk PON di Jawa Barat minimal Rp100 miliar untuk penyelenggaraan dan sekitar Rp 75 miliar untuk peralatan pertandingan. Meski belum ada surat pengajuan, kami sudah memikirkan tentang PON," kata Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi saat rapat kerja Penetapan APBN-P TA 2015 Kemenpora bersama Komisi X DPR RI di Ruang Sidang Komisi X DPR Senayan, Kamis (12/02).

Sebelumnya pada APBN-P 2015, Kempora menganggarkan hanya Rp 15 miliar dan jumlah tersebut menuai kritik dari anggota Komisi X DPR RI karena pada rapat dengar sebelumnya dengan Gubernur dan Bupati Jawa Barat, DPR memperjuangkan anggaran hingga mencapai Rp 800 miliar.

Namun, anggaran Rp15 miliar dalam APBNP 2015 tersebut nyatanya ditingkatkan menjadi Rp 175 miliar dalam RAPBN 2016 yang pembahasannya akan dimulai pada Mei 2016.

Pihak Kemenpora pun tidak menjanjikan untuk memenuhi permintaan Gubernur dan Bupati Jawa Barat yang menginginkan alokasi anggaran dana sebesar Rp 800 miliar.

"Kami tidak menjanjikan sesuatu, hanya memberikan gambaran terakhir pada PON Riau, kami memberikan alokasi anggaran di angka Rp 100 miliar. PON Riau terkait prasarana pada 2010 ada Rp 80 miliar. Rancangan 2016 nanti minimal penyelenggaraan Rp100 miliar dan Rp75 miliar, angka tersebut bisa saja berkembang lagi," kata Deputi IV Bidang Peningkatan Prestasi dan Olahraga Djoko Pekik Irianto.

Terkait dengan bantuan yang diberikan kepada provinsi yang menjadi tuan rumah, Kemenpora selanjutnya akan membuat peraturan menteri sebagai standar yang harus dipenuhi oleh daerah tersebut sebelum ditetapkan menjadi tuan rumah.

"Kami sedang membuat rancangan peraturan tentang PON yang mengharuskan daerah tersebut memiliki dana pendamping berapa dana dari daerah dan dari pusat. Kalau tidak, setiap daerah nanti akan berlomba-lomba menjadi tuan rumah PON. Ujung-ujungnya, ketika sudah mendekati tenggat waktu, baru minta ke pemerintah pusat," kata Deputi V Bidang Harmonisasi dan Kemitraan Kempora Gatot Dewa Broto. (Tjahjo Sasongko)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Sanny Cicilia