JAKARTA. Kabar baik untuk masyakarat yang berpenghasilan rendah. Pemerintahan Presiden Joko Widodo bakal segera merealisasikan rencana pembangunan 1 juta rumah murah untuk warga berpenghasilan rendah.

Berbagai pihak sudah berkumpul dan menyatakan kesanggupan merealisasikan program ini. Pihak-pihak tersebut di antaranya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan, PT Bank Tabungan Negara (BTN), dan Perumnas.

Total dana yang dianggarkan oleh berbagai pihak tersebut lebih dari Rp 26 triliun. Rinciannya, sebanyak Rp 8,2 triliun disediakan Kementerian PU. Sebanyak Rp 18 triliun oleh BPJS Ketenagakerjaan dan bantuan subsidi bunga oleh BTN. "Ini dilakukan untuk memenuhi kekurangan perumahan sebesar 13 juta saat ini," ujar Menteri PU Basuki Hadimuljono, Kamis (8/1) di kantor Wakil Presiden.

Basuki menjelaskan, rumah-rumah itu akan dibangun di beberapa daerah. Tidak hanya di kawasan industri yang menampung banyak buruh berpenghasilan rendah, rumah murah juga akan dibangun di daerah perbatasan dan terpencil. Termasuk di antaranya rumah untuk tenaga medis, anggota TNI dan Polri, serta penjaga perbatasan.

Anggaran dari Kementerian PU yang sebesar Rp 8,2 triliun ini lebih besar dibandingkan dengan anggaran semula yang tertera dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2015 sebesar Rp 3,7 triliun. Sebab, dalam Rancangan APBN Perubahan 2015 yang akan diajukan, anggarannya ditambah sebesar Rp 4,5 triliun.

Direktur Utama BTN Maryono mengatakan, bank yang dipimpinnya akan memberikan fasilitas bantuan subsidi bunga. Namun, ia tidak menjelaskan berapa besar subsidi yang akan diberikan. Sebagai gambaran, jika dalam program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) bunganya 7,25% maka nantinya untuk perumahan murah, bunganya lebih rendah lagi.

BTN bukan kali ini saja membantu pembangunan rumah murah. Dalam program FLPP, BTN memberikan bantuan berupa pembiayaan dari setiap pembangunan rumah hingga 75%. Nah, pola subsidi itu akan diubah menjadi pengurangan beban bunga.

Adapun mengenai lahan pembangunan rumah murah, pemerintah yang akan menyediakannya. Kelak, proses pembangunannya akan dilaksanakan Perumnas. Rencananya, dalam satu minggu ke depan semua pihak yang terkait akan menyerahkan action plan kepada Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK).

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Mesti Sinaga