KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah menganggarkan Rp 53,57 triliun untuk pembiayaan korporasi dalam rangka program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2020. Sayangnya, sampai sekarang program yang diperuntukkan bagi korporasi dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ini sama sekali belum tersalurkan. 

Berdasarkan data Kementerian Keuangan (Kemenkeu), pagu tersebut dialokasikan untuk tiga program. Pertama, penempatan dana untuk restrukturisasi korporasi padat karya sebesar Rp 3,42 triliun. Kedua, penyertaan modal negara (PMN) senilai Rp 20,5 triliun. Ketiga, investasi pemerintah untuk modal kerja BUMN Rp 29,65 triliun. 

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, masih tunggu waktu yang tepat untuk menyalurkan anggaran pembiayaan perusahaan pelat merah dan korporasi padat karya. 

“Pembiayaan korporasi Rp 53,57 triliun realisasinya belum sampai saat ini,” kata Menkeu, Kamis (8/10).

Baca Juga: Penyerapan anggaran program PEN capai Rp 304,6 triliun hingga akhir September

Padahal seluruh anggaran program PEN termasuk pembiayaan korporasi musti terserap di tahun ini sebagaimana dalam Peraturan Pemerintah (PP) Tahun 2020 Nomor 23 yang merupakan peyung hukum program PEN. 

Artinya kurang dari tiga bulan pemerintah harus segera mencairkan anggaran yang bertujuan untuk membantu cash flow korporasi swasta dan BUMN.

Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Askolani mengatakan, pihaknya belum bisa memastikan kapan anggaran tersebut bisa digelontorkan. Alasannya, pemerintah masih dalam proses penyusunan peraturan pemerintah (PP) dan peraturan pelaksana lainnya. 

“Nanti masih akan direview update kebijakannya sejalan dengan penyiapan regulasinya,” kata Askolani kepada Kontan.co.id, Sabtu (10/10).

Ekonom Institute Kajian Strategis (IKS) Universitas Kebangsaan Eric Sugandi mengatakan, penyaluran anggaran yang lambat berpotensi tidak akan berpengaruh banyak terhadap ekonomi di tahun ini, mengingat saat ini sudah memasuki periode kuartal IV-2020. 

Eric menilai, dampak program pembiayaan korporasi baru terasa di tahun depan.

Dus, tujuan pemerintah menggunakan anggaran Rp 53,57 guna mendorong ekonomi 2020 tidak akan optimal. Menurut Eric, baiknya sebagian anggaran tersebut diibahkan ke program yang bisa meningkatkan demand masyarakat. Sehingga, daya beli masyarakat bisa terjaga di kuartal IV-2020. 

“PEN untuk korporasi masih 0%. Jika bisa, dialihkan saja sebagian dana untuk korporasi ini, ke bantuan sosial dan/atau kesehatan,”  kata Eric kepada Kontan.co.id, Minggu (11/10).

Eric memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang 2020 sebesar minus 2,2% dengan mempertimbangkan penyerapan anggaran PEN yang rendah serta daya beli masyarakat yang belum pulih.

Selanjutnya: Begini cara Sri Mulyani percepat penyaluran anggaran PEN

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Herlina Kartika Dewi