KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Sebagai upaya transformasi ekonomi di bidang ketahanan pangan, dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPBN) 2024 dialokasikan sebesar Rp 108,8 triliun. "Strategi transformasi ekonomi di bidang ketahanan pangan dialokasikan sebesar Rp 108,8 triliun," kata Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam Pidato Presiden RI tentang RAPBN 2024 di Komplek DPR RI, Rabu (16/8). Alokasi tersebut diprioritaskan untuk peningkatan ketersediaan, akses, dan stabilisasi harga pangan. Kemudian peningkatan produksi pangan domestik; penguatan kelembagaan petani; dan dukungan pembiayaan serta perlindungan usaha tani.
Baca Juga: Turunkan Angka Kemiskinan, Pemerintah Siapkan Anggaran Perlinsos Rp 493,5 Triliun Tak hanya itu, fokus anggaran juga akan digunakan untuk percepatan pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur pangan; pengembangan kawasan food estate; serta penguatan cadangan pangan nasional. Pengamat pertanian Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Khudori mengatakan, anggaran ketahanan pangan 2024 mengalami sedikit naik ketimbang anggaran tahun 2023 yakni Rp 104,2 triliun. Adapun untuk prioritas, Khudori menyebut juga tidak ada pergeseran jauh dari tahun-tahun sebelumnya. "Dari daftar itu tidak ada prioritas langsung untuk meningkatkan kesejahteraan petani. Orientasi atau tujuan meningkatkan kesejahteraan petani dari tahun ke tahun selalu tertinggal. Orientasi dan prioritas masih pada produksi, ketersediaan, akses, dan stabilisasi harga, yang semua ini orientasi utamanya adalah untuk konsumen," kata Khudori. Dari total Rp 108 triliun anggaran, la memperkirakan alokasinya tidak jauh berubah dengan tahun-tahun sebelumnya. Adapun salah satu alokasi terbesar diperkirakan untuk bantuan pangan, serta bantuan pangan non tunai (BPNT).
Baca Juga: Jokowi Pamer Rasio Utang Indonesia Lebih Baik Dibandingkan China dan India "Kalau tidak salah, untuk program ini saja bisa sampai memakan anggaran Rp 44 triliun. Alokasi terbesar kedua masih terkait dengan sarana dan prasarana pertanian termasuk jaringan irigasi, bendungan, embung, dan subsidi pupuk," jelasnya. Khudori juga mengkritisi mengenai program subsidi pupuk. Dimana sampai saat ini dampaknya dinilai belum maksimal. "Karena tidak bisa dipastikan subsidi pupuk itu benar-benar tepat sasaran dan dinikmati petani," jelasnya.
Menurutnya, selain alokasi anggaran diperbesar, tidak kalah penting kata Khudori adalah mengevaluasi efektivitas dari aneka anggaran ketahanan pangan tersebut .
Baca Juga: Pemerintah Proyeksikan Pendapatan Negara Rp 2.781,3 Triliun pada 2024 "Hal ini untuk memastikan sumbangan alokasi anggaran itu pada peningkatan produksi pangan dan kesejahteraan petani," imbuhnya. Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News Editor: Yudho Winarto
