KONTAN.CO.ID–JAKARTA. Anggaran transfer ke daerah (TKD) turun di 2026. Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menepis isu adanya resentralisasi fiskal, setelah anggaran pos belanja dana TKD dalam RAPBN 2026 turun dan digeser ke belanja pemerintah pusat. 

Perlu diketahui, resentraslisa fiskal adalah pemerintah pusat kembali mengatur dan mengeksekusi belanja, bahkan untuk program-program yang dilakukan di daerah.

Menangapi hal ini, Suahasil menyebut, sebagaimana yang sudah disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, bahwa menurunnya pos anggaran belanja TKD dalam RAPBN 2026 sejalan dengan meningkatnya belanja pemerintah pusat yang langsung menyasar masyarakat di daerah.  

Saku Bareng Aplikasi Raya untuk Dukung Komunitas, Ajak Hingga 300 Anggota Menabung

"Jadi tadi kan sudah dipaparkan, sejumlah program pemerintah pusat itu dijalankan di daerah, di semua daerah. MBG (Makan Bergizi Gratis) di semua daerah. PKH (Program Keluarga Harapan), di semua daerah. Itu kita data, itu beberapa program,” ujar Suahasil saat ditemui usai Rapat Kerja bersama DPR RI, Jumat (22/8/2025).

Baca Juga: Sri Mulyani: Anggaran TKD Turun Karena Sebagian Anggaran Dialihkan ke Belanja Pusat

Dalam RAPBN 2026, anggaran Transfer ke Daerah (TKD) dipatok sebesar Rp 650 triliun, turun sekitar 29,34% dari alokasi APBN 2025 yang sebesar Rp 919,9 triliun.

Sebaliknya, belanja pemerintah pusat yang langsung menyentuh masyarakat di daerah naik dalam RAPBN 2026 menjadi Rp1.376,9 triliun, dibandingkan anggaran tahun ini dalam APBN 2025 sebesar Rp 1.333 triliun.

Kenaikan ini mencerminkan strategi pemerintah mengalihkan sebagian anggaran ke belanja pusat ke daerah agar program-program prioritas nasional lebih terukur dan merata di seluruh wilayah

Sebelumnya dalam Nota Keuangan RAPBN 2026, Sri Mulyani juga telah menjelaskan bahwa penyusutan anggaran TKD dalam RAPBN 2026, yang menjadi sekitar Rp 650 triliun, disebabkan peralihan sebagian anggaran ke belanja pemerintah pusat yang langsung dijalankan di daerah.

“Untuk TKD, saya rasa kompensasi dari kementerian/lembaga yang belanjanya di masing-masing daerah harus makin berkoordinasi dengan pemerintah daerah, sehingga baik pemerintahan maupun rakyat memahami apa-apa program, karena tadi jumlah dari belanja kementerian/lembaga yang langsung kepada masyarakat Rp 1.376,9 triliun,” kata Sri Mulyani.

Baca Juga: Anggaran Transfer ke Daerah (TKD) 2026 Turun, Ada Potensi Kenaikan Pajak Daerah

Selanjutnya: Blokees Bidik Pasar Mainan lewat Debut di Indonesia International Toys Expo 2025

Menarik Dibaca: Simak Ramalan Zodiak Keuangan & Karier Besok Sabtu 23 Agustus 2025

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News