JAKARTA. Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemenpupera) menganggarkan dana hingga sekitar Rp 56,97 triliun untuk pembangunan infrastruktur jalan di berbagai daerah di Tanah Air.

"Pemerintah telah menganggarkan dana Rp 56,97 triliun untuk infrastruktur jalan di seluruh Indonesia untuk tahun 2015," kata Menteri Pekerjaan Umum dan Pembangunan Perumahan Basuki Hadimuljono, dalam keterangan tertulis, di Jakarta, seperti dikutip dari Antara, Sabtu (9/5).

Alokasi APBN-P 2015 untuk infrastruktur jalan tersebut dipakai untuk 40 kilometer jalan tol, jalan baru 497 kilometer, pelebaran 2.000 kilometer jalan, dan rekonstruksi 1.865 kilometer.

Rekam Jejak Bank DBS Indonesia Ciptakan Dampak Sosial Bagi Masyarakat Rentan

Sebelumnya, Ketua Umum Badan Pengurus Harian Hipmi Bahlil Lahadalia mengatakan, terjadinya kondisi pelemahan ekonomi di Tanah Air, antara lain karena lambatnya realisasi anggaran yang seharusnya sudah dikucurkan untuk pembangunan berbagai infrastruktur penting.

"Dunia usaha konsumsi direm sedemikian rupa melalui melambatnya realisasi anggaran pemerintah," kata Bahlil Lahadalia, di Jakarta, Selasa (5/5).

Dengan demikian, menurut dia, pelemahan ekonomi yang terindikasi dari melambatnya pertumbuhan ekonomi kuartal pertama 2015 tidak lepas dari lemahnya kinerja realisasi anggaran, baik di pusat mau pun di daerah.

Bahlil mengingatkan bahwa perekonomian nasional, baik di pusat maupun di daerah, juga masih sangat bergantung pada sektor konsumsi.

"Sektor ini pun sangat bergantung pada belanja pemerintah," katanya.

Pelemahan ekonomi, kata dia, juga ditandai produksi pangan menurun akibat mundurnya periode tanam serta produksi minyak mentah dan batu bara yang mengalami kontraksi sehingga industri kilang minyak juga tumbuh negatif.

Tidak hanya itu, kata dia, distribusi perdagangan melambat karena menurunnya suplai barang impor serta kinerja konstruksi melambat terkait dengan terlambatnya realisasi belanja infrastruktur.

Sementara itu, Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Askolani mengharapkan penyerapan belanja pemerintah untuk keperluan proyek-proyek infrastruktur mulai berjalan efektif pada Mei 2015. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News