KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah mulai menyiapkan alokasi anggaran untuk berbagai program baru yang muncul di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2022, meski program ini masih dilakukan beberapa waktu ke depan. Program yang dimaksud diantaranya adalah pemilihan umum (pemilu) yang waktu pelaksanaannya tahun 2024 mendatang, dan juga anggaran untuk pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) baru. 

“(Anggaran) IKN kami jalankan karena RUU sedang dibahas, dan juga persiapan Pemilu 2024 yang membutuhkan anggaran besar,” ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Senin (3/1), dalam konferensi pers APBN KiTa. 

Hanya saja, Sri Mulyani masih belum bisa memberikan rincian besaran anggaran yang ditetapkan karena masih dalam tahap pembahasan. 

Untuk anggaran IKN pun saat ini masih dalam perhitungan dan baru akan keluar angka final setelah RUU selesai dibahas dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. 

Baca Juga: Setoran Pajak dari Peserta Tax Amnesty Jilid II Sudah Capai Rp 33,6 Miliar

Direktur Jenderal Anggaran Isa Rachmatawarta kemudian menambahkan, proses penyusunan anggaran Pemilu 2024 akan dilakukan pada paruh kedua tahun ini. 

“Prosesnya akan kami mulai pada semester II-2022 dan karena baru pada tahap awal, anggaran pemilu tahun ini belum besar. Masih tahap persiapan dan biasanya beban awal di 2023 dan 2024 nya,” ujar Isa dalam kesempatan sama. 

Sedangkan untuk anggaran ibu kota negara baru, Isa menyebut, belum dianggarkan secara jelas dan eksplisit dalam APBN 2022. Pasalnya, pada waktu APBN 2022 selesai ditetapkan pada September 2021, belum ada kepastian tentang IKN baru ini. 

Namun, ia memastikan, kegiatan kementerian/lembaga (K/L) di Kalimantan Timur untuk menyiapkan pembangunan IKN sudah mulai berjalan. 

Contohnya, Kementerian PUPR sudah melakukan penanganan sungai, sumber air, waduk untuk penyediaan air bersih di ibu kota negara yang baru. Kemudian ada kegiatan pembangunan jembatan Teluk Balikpapan yang sudah didanai SBSN. 

Ada juga rencana pembangunan jalur transportasi dari Balikpapan ke IKN baru dan aktivitas lain yang sebenarnya sudah dilakukan atau direncanakan tetapi tidak diberi titel sebagai anggaran IKN. 

“Nanti akan menjadi lebih konkret setelah RUU ditetapkan dan ada arahan Presiden untuk percepatan IKN itu,” kata Isa. 

Baca Juga: Perkiraan Sri Mulyani: Pertumbuhan Ekonomi 2021 Hanya 3,7%

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Khomarul Hidayat