KONTAN.CO.ID - WASHINGTON. Presiden AS Joe Biden pada Selasa (9/8) mengesahkan rancangan undang-undang (RUU) baru untuk menyediakan subsidi ke industri chip semikonduktor. Biden siap mengucurkan dana hingga US$ 52,7 miliar demi menyaingi China.

"Masa depan akan dibuat di Amerika. Ini adalah investasi yang terjadi sekali dalam satu generasi di Amerika," ungkap Biden, seperti dikutip Reuters.

Untuk saat ini, belum jelas kapan Departemen Perdagangan AS akan menulis aturan untuk meninjau pemberian hibah dan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menanggung proyek.

Upacara pengesahan RUU ini turut dihadiri oleh para CEO dari Micron, Intel, Lockheed Martin, dan Advanced Micro Devices.

Baca Juga: Perang Dagang dengan China dapat Merugikan Jerman Enam Kali Lipat dari Brexit

Pada Senin (8/8), Qualcomm juga telah setuju untuk membeli tambahan chip semikonduktor senilai US$ 4,2 miliar dari pabrik GlobalFoundries yang berbasis di New York. Dengan ini, Qualcomm telah menanamkan hingga US$ 7,4 miliar dalam proyek jangka panjang hingga 2028.

Bukan cuma itu, Gedung Putih juga memamerkan bahwa Micron telah menanamkan investasi senilai US$ 40 miliar dalam pembuatan chip memori. Langkah ini diyakini mampu meningkatkan pangsa pasar AS dari 2% menjadi 10% di industri ini.

RUU ini juga akan mencakup kredit pajak investasi 25% untuk pabrik chip yang nilainya diperkirakan sekitar US$ 24 miliar. Ini merupakan sebuah terobosan besar yang jarang terjadi ke dalam kebijakan industri AS.

Baca Juga: Bursa Asia Tergelincir Jelang Rilis Data Inflasi China dan Amerika

Nantinya, kebijakan ini akan menyiapkan hingga US$ 200 miliar selama 10 tahun untuk meningkatkan kemampuan penelitian ilmiah AS agar lebih bersaing dengan China.

"Amerika Serikat membutuhkan chip untuk sistem senjata utama seperti rudal Javelin. Tidak heran, Partai Komunis China secara aktif melobi bisnis AS menentang RUU ini," kata Biden.

China beberapa kali menentang RUU itu, dengan menyebutnya akan memicu perang dagang. China bahkan menyebut AS masih memiliki mental "Perang Dingin".