KONTAN.CO.ID -  JAKARTA. Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) mempertanyakan terkait besaran pasti jumlah utang yang dimiliki pemerintah.

Komite IV DPD RI Bambang Santoso mengatakan, dirinya menanyakan hal tersebut karena mendengar kabar burung mengenai utang pemerintah yang ternyata sampai sekian puluh ribu triliun. 

Padahal, menurut data di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2021 edisi Januari 2022, disebutkan bahwa posisi utang pemerintah sampai akhir tahun lalu ada di kisaran Rp 6.908,87 triliun. 

“Kami mendapat informasi utang-utang yang kita miliki sampai sekian puluh ribu triliun. Bahkan, ada informasi utang-utang itu dipecah,” jelas Bambang, Senin (24/1) dalam rapat bersama Kementerian Keuangan. 

Baca Juga: Ibu Kota Negara Berisiko Jadi Beban Calon Presiden

Bambang melanjutkan, informasi yang diterimanya menyebutkan bahwa ada utang khusus untuk APBN yang sekitar Rp 4.800 triliun, kemudian ada utang pembangunan sampai Rp 6.000 triliun, utang swasta Rp 5.400 triliun, dan utang investasi.

“Dan semuanya ini dikabarkan ditanggung oleh pemerintah. Jadi sebenarnya total utang kita seberapa? Apakah bisa dijelaskan?” tanya Bambang. 

Menteri Keuangan Sri Mulyani langsung menampik akan hal itu. Menurutnya tidak ada sama sekali upaya pemecahan utang agar terkesan utang yang dimiliki pemerintah tidak segunung. 

Baca Juga: Soal Anggaran Pembangunan IKN, Bappenas : Kita Hindari Hutang Jangka Panjang

Editor: Noverius Laoli