KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Anggota DPR RI dari Dapil Papua Barat Daya, Robert J. Kardinal, mendesak pemerintah melalui Kementerian Perhubungan (Kemenhub) segera mengambil langkah strategis untuk memutus dugaan praktik monopoli dan duopoli pada rute penerbangan domestik, terutama di kawasan timur Indonesia. Menurut Robert, struktur industri penerbangan nasional saat ini tidak sehat karena didominasi dua kelompok besar, yakni Grup Lion dan Grup Garuda. Kondisi ini dinilai membuat harga tiket sulit turun dan cenderung tidak rasional, khususnya untuk rute menuju wilayah seperti Kalimantan, Sulawesi, Maluku, hingga Papua.
Baca Juga: OJK Menargetkan Nilai Kapitalisasi Bursa Indonesia Bisa Tembus Rp 25.000 Triliun Ia menyoroti bahwa mayoritas layanan penerbangan domestik, termasuk ke daerah terpencil, praktis berada dalam kendali maskapai yang berada dalam satu grup usaha. Di Papua, misalnya, rute perintis hingga kota kecil banyak dilayani oleh maskapai dalam satu jaringan bisnis, sehingga pilihan masyarakat menjadi sangat terbatas. Dampaknya, harga tiket melonjak tinggi. Untuk rute Jakarta–Sorong, tarif sekali jalan bahkan bisa mencapai Rp15 juta hingga Rp20 juta. “Harga tiket menjadi mahal karena tidak ada kompetisi,” ujar Robert dalam keterangannya, Kamis (26/3/3035). Selain dominasi maskapai swasta besar, ia juga menyinggung keterbatasan armada maskapai pelat merah seperti Garuda Indonesia dan Citilink yang dinilai belum mampu menjangkau seluruh rute secara optimal.
Baca Juga: Perputaran Uang Ramadhan-Lebaran 2026 Diproyeksi Tembus Rp 190 Triliun Menurutnya, tidak semua rute harus dibebankan kepada maskapai milik negara. Ia mendorong agar maskapai swasta lain diberi ruang lebih luas untuk masuk ke rute-rute yang belum terlayani dengan baik. Garuda, kata dia, sebaiknya fokus pada rute yang menguntungkan agar tidak membebani keuangan negara. Robert juga menilai praktik duopoli menciptakan “ilusi kompetisi”. Meski terdapat banyak merek maskapai, perputaran pasar sebenarnya hanya dikuasai dua kelompok besar, sehingga ruang persaingan menjadi sempit dan berdampak langsung pada mahalnya tiket serta terbatasnya akses masyarakat. Di wilayah pedalaman Papua, kondisi ini bahkan lebih terasa. Pilihan maskapai sangat minim sehingga masyarakat tidak memiliki alternatif, yang pada akhirnya membuat harga tiket ditentukan sepihak. Sebagai solusi, Robert mengusulkan agar pemerintah membuka akses lebih luas bagi maskapai swasta, termasuk dari luar negeri, untuk melayani rute domestik, khususnya di wilayah yang belum tergarap optimal. Ia menilai kehadiran maskapai asing bertarif rendah dapat mendorong terciptanya persaingan yang lebih sehat dan menekan harga tiket.
Baca Juga: AirAsia Indonesia Catat Pendapatan Rp 7,87 Triliun, Kerugian Berkurang 15% di 2025 Selain itu, ia juga menyoroti perlunya reformasi kebijakan bahan bakar avtur yang saat ini dinilai masih dimonopoli. Menurutnya, maskapai perlu diberi izin untuk mengimpor avtur secara mandiri guna menekan biaya operasional. Di sisi lain, Robert menekankan pentingnya peningkatan keterlibatan tenaga kerja lokal, khususnya di Papua. Ia menilai partisipasi masyarakat setempat dalam industri penerbangan masih sangat minim, baik sebagai pilot, awak kabin, maupun tenaga bandara. Menurutnya, pembukaan pasar dan perbaikan regulasi harus diiringi dengan keberpihakan terhadap tenaga kerja lokal agar manfaat ekonomi dapat dirasakan langsung oleh masyarakat di daerah. Robert menegaskan, sebagai negara kepulauan, Indonesia sangat bergantung pada transportasi udara.
Baca Juga: Jumlah Nasabah BSI Tembus 22 Juta, Simak Cara Dapat KUR BSI Karena itu, sistem penerbangan yang kompetitif dan terjangkau menjadi kebutuhan mendesak untuk memperkuat konektivitas nasional dan mendorong mobilitas orang serta barang di seluruh wilayah Nusantara. Sumber:
https://www.tribunnews.com/bisnis/7808875/tiket-pesawat-mahal-dpr-soroti-dugaan-monopoli-penerbangan-di-kawasan-timur-indonesia?page=all&s=paging_new. Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News 
