KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto meminta Menteri Perindustrian Agus Gumiwang melakukan pemeriksaan secara komprehensif dan mendalam terkait kejadian ledakan pada tungku smelter PT Indonesia Tsingshan Stainless Steel (ITSS). 

Menurutnya, pemeriksaan harus dilakukan bukan hanya terhadap aspek pelaksanaan SOP dan prosedur K3, tetapi juga dokumen SOP dan prosedur K3-nya itu sendiri. Pasalnya dokumen-dokumen tersebut kata Mulyanto sudah seharusnya direview secara reguler.

"Selain itu yang sangat penting untuk diperiksa adalah aspek kualitas dan keandalan sistem smelternya sendiri," kata Mulyanto dihubungi Kontan.co.id, Jumat (5/1).

Baca Juga: Kasus Ledakan Tungku Smelter di Morowali Naik ke Tahap Penyidikan

Ia menilai bisa saja kelalaian terjadi bukan hanya di tingkat pekerja dalam menjalankan SOP dan prosedur K3. Namun bisa saja pada keandalan sistem operasi smelternya sendiri.  Di mana untuk keandalan sistem smelter merupakan tanggung-jawab di tingkat korporasi bukan di tingkat pekerja.

"Selain itu saya meragukan, apakah perizinan industri smelter ini sudah melalui audit teknologi yang komprehensif dan mendalam. Jangan sampai Kemenperin (Kementerian Perindustrian) hanya menjadi tukang stempel dari investasi yang masif dari Tiongkok di industri smelter nikel ini," ujar Mulyanto. 

Mulyanto juga mendesak DPR untuk mengurai persoalan tersebut dengan memanggil Menteri Perindustrian dan pihak-pihak terkait lainnya. Hal  tersebut untuk memastikan, agar kejadian serupa tidak terulang di masa depan.

"Pemerintah harus bisa memastikan soal ini dalam rangka menjalankan tugas konstitusi, yakni untuk melindungi segenap masyarakat. Pemerintah dalam hal ini Menperin agar dapat bertindak tegas," tuturnya.

Baca Juga: Kementerian ESDM: Perbaikan Aspek Keamanan di Smelter China Penting Dilakukan

Sebelumnya, dikutip dari keterangan tertulis Mulyanto juga meminta agar tim audit Kementerian Tenaga Kerja dan Kementerian Perindustrian mengumumkan hasil pemeriksaan peristiwa kebakaran smelter PT. ITSS. Hal tersebut menyusul peningkatan status pemeriksaan dari penyelidikan menjadi penyidikan.

Ia meminta Pemerintah mengumumkan dan membuat laporan resmi  terkait kelayakan operasional smelter PT. ITSS. Bila ternyata sarana smelter PT ITSS tidak memenuhi standar maka Pemerintah menurutnya harus berani mencabut izin operasional perusahaan China tersebut. 

"Pemerintah harus mengaudit teknologi dan sistem smelternya sendiri, untuk mengetahui apakah memang smelter yang digunakan di PT. ITSS ini andal bagi keselamatan kerja dan lingkungan. Dikhawatirkan masalahnya bukan hanya pada pelaksanaan SOP tetapi pada keandalan smelternya," tegasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Noverius Laoli