KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI meminta Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tidak selalu bergantung kepada suntikan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi PKS, Andi Akmal Pasluddin mengatakan, APBN seharusnya difokuskan untuk anggaran rakyat dan pembangunan daerah.

Menurutnya, dengan suntikan Penyertaan Modal Negara (PMN) tersebut akan membuat BUMN hanya akan bergantung kepada APBN.

“Selama ini terkesan banyak BUMN tergantung dengan APBN untuk memperluas usahanya atau ada penugasan yang tidak seharusnya dilaksanakan seperti BUMN karya yang diperintahkan untuk bangun jalan tol namun mereka tidak punya kemampuan sehingga APBN lagi jadi sasaran,” ujar Andi kepada Kontan.co.id, Selasa (13/6).

Baca Juga: Kementerian BUMN Minta PMN Jumbo Pada 2024, Kemenkeu: Belum Ada Pembahasan

Namun, DPR RI akan terus mengkaji secara ketat pemberian PMN kepada BUMN serta mendorong BUMN untuk bisa mandiri.

Senada, Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fathan Subchi menyampaikan, dividen BUMN harus bisa memberikan kontribusi yang besar bagi APBN.

Oleh karena itu, dalam pemberian PMN kepada BUMN pihaknya akan lebih mengkaji dan selektif dalam memberikan PMN tersebut.

“Alokasi PMN tentu akan kita kritisi bagaimana dengan BUMN-BUMN karya yang mengalami situasi yang tidak bagus. Tapi kita juga dorong BUMN-BUMN yang memang butuh suporter bagaimana dia bisa tampil secara internasional dan mandiri,” kata Fathan.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Khomarul Hidayat