KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah akan melakukan impor beras sebanyak 2 juta ton pada tahun ini.

Anggota Komisi IV DPR Johan Rosihan mempertanyakan data yang digunakan pemerintah sebagai rujukan untuk melakukan impor beras tersebut. Sebab, menurutnya, sejauh ini soal data kesediaan pangan antar lembaga masih tumpang tindih.

"Dari data yang disampaikan kepada DPR gabah musim panen pertama 9,15 juta ton, sementara kebutuhan  beras pemerintah 2,5 juta ton, artinya masih ada sisa. Kenapa harus impor?," kata Johan dalam ketengannya, Selasa (28/3).

Baca Juga: Bulog Telah Menerima Surat dari Bapanas untuk Pengadaan Beras dari Luar Negeri

Johan juga mempertanyakan sebarapa akurat data tersebut, sehingga pemerintah harus memutuskan untuk impor beras. Terlebih, impor dilakukan saat pada musim panen tiba. Menurutnya perlu ada pembentukan panitia kerja (panja) data untuk menyelesaikan persoalan data pangan khususnya beras.

"Mari kita bikin panja data, data mana yang mau pakai dan memang faktaya hari ini memang lagi mau panen raya. Kok mau impor? logikanya gimana?," tutur Johan.

Sebelumnya, Badan Pangan Nasional (Bapanas) menugaskan Perum Bulog untuk mengimpor 2 juta beras. Dari jumlah tersebut, Bulog ditugaskan mengimpor 500.000 ton secepatnya.

Penugasan tersebut tertuang dalam surat Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adhi kepada Direktur Utama Perum Bulog tertanggal 24 Maret 2023.

Bapanas menyatakan penugasan impor beras kepada Bulog merupakan hasil rapat Bapanas  dengan Presiden Joko Widodo pada 24 Maret 2023 dengan topik Ketersediaan Bahan Pokok dan Persiapan Arus Mudik Idul Fitri 1444 H.

Baca Juga: Ini Penjelasan Badan Pangan Soal Rencana Impor, Saat Produksi Beras Surplus

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Khomarul Hidayat