KONTAN.CO.ID -  JAKARTA. Komisi IV DPR RI mempertanyakan rencana Kementerian Kelautan dan Perikanan membangun tambak udang skala besar atau shrimp estate.

Rencana tersebut masuk sebagai program prioritas tahun 2022 di Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya (DJPB). Nantinya akan dibangun tambak udang terintegrasi seluas 100 hektare (ha) dengan anggaran Rp 250 miliar.

Program kerja tersebut pun mendapat sorotan dari anggota Komisi IV DPR, Muslim. Muslim menyebut program itu harus dengan perencanaan matang mengingat anggaran yang dikeluarkan mencapai lebih dari 30% anggaran DJPB.

"Program ini harus betul direncanakan dengan matang, termasuk potensi terjadi kegagalan dan pemborosan anggaran," terang politisi Partai Demokrat itu dalam rapat dengan Menteri Kelautan dan Perikanan, Kamis (24/6).

Baca Juga: KKP siapkan anggaran Rp 250 miliar bangun shrimp estate

Hal itu menjadi perhatian bagi anggota DPR dari Aceh tersebut. Oleh karena itu, ia belum menyetujui program shrimp estate selama rancangan tersebut belum jelas.

Penentangan serupa juga disampaikan anggota DPR fraksi PAN, Slamet Ariyadi. Slamet bilang program shrimp estate dapat dimanfaatkan untuk revitalisasi tambak udang yang telah ada.

"Lebih masuk kepada pengembangan budidaya perikanan atau budidaya udang yang sudah ada, khususnya punya rakyat," terang Slamet.

Sebagai informasi, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menyebut shrimp estate nantinya akan menjadi tambak terintegrasi. Nantinya dalam satu wilayah akan terdapat seluruh fasilitas termasuk hatchery, pakan, hingga laboratorium.

Pembangunan shrimp estate dinilai akan mampu efisiensi biaya produksi udang. Selain shrimp estate, pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Ma'ruf Amin juga mendorong program food estate yang bertujuan menciptakan lumbung pangan nasional.

Selanjutnya: Kasus Edhy Prabowo, KPK dalami aliran uang terkait perizinan tambak udang di Bengkulu

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Noverius Laoli