KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Target defisit anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) yang direncanakan pemerintah untuk 2025 mendatang dinilai tidak ideal, bahkan tertinggi sepanjang sejarah transisi pemerintahan. Untuk diketahui, pemerintah memasang target defisit fiskal dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2025 pada kisaran 2,45% hingga 2,82% dari produk domestik bruto (PDB). Kisaran defisit tersebut lebih besar ketimbang defisit APBN 2024 yang diperkirakan sebesar 2,29% PDB dengan nilai defisit sebesar Rp 552,8 triliun.
Baca Juga: Di Hadapan DPR RI, Sri Mulyani Beberkan Postur Makro Fiskal 2025 Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan Dolfie Othniel Frederic Palit menyampaikan, seharusnya pemerintahan baru diberikan ruang fiskal yang lebar, dan tidak memasukan lebih banyak porsi belanja pemerintahan saat ini. Khawatirnya, dengan defisit yang tinggi tersebut, akan mempersempit ruang fiskal pada pemerintahan baru. Biasanya dalam masa transisi kepresidenan, pemerintahan baru akan membuat APBN perubahan, untuk menambah program dan proyek-proyek yang akan dijalankan. “Nanti di panja (panitia kerja) ruang fiskal yang disediakan untuk pemerintahan baru dengan proyek-proyek barunya itu seberapa luas. kalau melihat ini, engga luas, karena defisitnya sudah hampir maksimum. defisitnya nyaris 3%, batas minimum saja sudah Rp 600 triliun defisitnya,” tutur Dolfie dalam rapat kerja bersama pemerintah, Selasa (4/6).
Baca Juga: Realisasi Subsidi Listrik hingga April 2024 Capai Rp 23,45 Triliun Ia bahkan menyebut, target defisit kisaran 2,45% hingga 2,82% dari PDB pada 2025 ini merupakan tertinggi sepanjang sejarah proses transisi masa pemerintahan yang pernah ada. Untuk memenuhi ruang fiskal yang lebar tahun depan, Dolfie meminta agar target belanja negara tahun depan lebih efisien lagi. Ia menyebut, target belanja negara yang didesain sebesar Rp 3.500 triliun lebih dinilai terlalu besar. Bahkan target tersebut lebih tinggi dari tahun ini yang sebesar Rp 3.325,1 triliun. “Ini belanja siapa? Menteri-menteri tidak punya visi dan misi, yang punya visi misi presiden. Nah Rp 3.500 triliun belanja di 2025 ini proyeksi apa? Cawe-cawe siapa? apakah ini proyek titipan? kan tidak. APBD bukan tempat penitipan proyek,” ungkapnya dengan tegas.
Baca Juga: Datangi Sri Mulyani, Tim Sinkronisasi Bawa Pesan dari Prabowo Di samping itu, ia juga mengkritisi terkait target belanja pemerintah pusat yang ditargetkan dikisaran Rp 2.600 triliun, lebih tinggi dari target tahun ini sebesar Rp 2.467,5 triliun. Ia juga bahkan mempertanyakan terkait peruntukan belanja pemerintah pusat tersebut. Sebab, Menteri di kabinet pemerintahan baru pun belum dibentuk, dan bahkan diperkirakan akan lebih banyak kementerian di dalamnya dibandingkan saat ini. “Jadi dalam APBN transisi ini, kita harus lihat komitmen yang menyusun APBN ini sekarang. Apakah memberikan ruang fiskal yang cukup atau tidak kepada pemerintahan akan datang,” ungkapnya. Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News Editor: Noverius Laoli