KONTAN.CO.ID -  JAKARTA. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan, anggaran pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) tahun 2022 bisa mengambil anggaran dari Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). 

Seperti kita ketahui, pemerintah sudah menyiapkan dana program PEN di tahun 2022 yang sebesar Rp 455,62 triliun. 

Anggota Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fraksi Partai Demokrat Marwan Cik Asan mempertanyakan hal ini. Menurutnya, penggunaan dana PEN untuk IKN ini tidak tepat dan tidak sesuai dengan peraturan perundangan. 

NPL Berhasil Ditekan, KB Bank Optimis Bukukan Laba Bersih di Tahun 2025

Marwan bilang, Undang-Undang (UU) menyatakan program PEN ini untuk melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan kemampuan ekonomi pelaku usaha dan sektor riil dalam menjalankan usaha.

Baca Juga: Cuma Dibahas Dalam Waktu 42 Hari, RUU Ibu Kota Negara Sudah Disahkan Jadi UU

Sedangkan IKN tidak masuk ke dalam kategori ini. “Bagaimana bisa IKN ini bisa masuk dalam kriteria ini? Apakah dia masuk dalam kategori melindungi, meningkatkan kemampuan dari pandemi Covid-19 ini?” tanya Marwan kepada Sri Mulyani, Rabu (19/1). 

Marwan menambahkan, IKN ini adalah pembangunan daerah seperti kebun dan hutan. Kemudian ini sesuatu yang baru dan tidak berhubungan sama sekali dengan pemulihan ekonomi akibat pandemi Covid-19. 

“Jadi saya hanya ingatkan pada Ibu Menteri dan kawan-kawan agar kita tidak melanggar UU yang sudah dibuat dan disetujui bersama,” tegasnya. 

Menanggapi hal itu, Sri Mulyani mengatakan dirinya akan tetap konsisten dalam mengikuti UU. Kalau sekiranya tidak disetujui dana IKN berasal dari dana PEN, ia menganggap ini bukanlah sebuah masalah. 

Baca Juga: Sri Mulyani Menyebut Anggaran Pembangunan IKN Bisa Mengambil Dana Program PEN

Editor: Noverius Laoli