KONTAN.CO.ID -  Pemerintah tengah meningkatkan kerja sama dengan Singapura, salah satunya lewat pemanfaatan Liquefied Natural Gas (LNG). Namun kerja sama ini justru dikritik dan disinyalir menguntungkan calo.

Inas N. Zubir, Wakil Ketua Komisi VI mengatakan, Keppel Offshore & Marine Limited (Keppel O & M) telah menandatangani Head of Agreement (HOA) dengan Paviliun Energy dan PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) untuk peluang memasok keperluan PLN di Indonesia Barat. Penandatanganan kesepakatan tersebut berlangsung dalam pertemuan antara Presiden Jokowi dengan PM Lee di Singapura.

Rencana pengiriman LNG melalui terminal terapung dan darat pun akan dilakukan dengan menggunakan kapal LNG kecil demi bisa memasok pembangkit listrik PLN. Namun Inas mendapati fakta, melalui salah satu Direktur PLN, HOA tersebut adalah kesepakatan bisnis untuk swap cargo LNG dari Singapura (Keppel-Pavilion) ke Sumatera Utara (PLN). Ini menggunakan cargo LNG dari Bontang (PLN) ke Keppel-Pavilion yang disebut untuk digunakan menyuplai pelanggan Keppel-Pavilion di Timur/Filipina.

"Yang menjadi pertanyaan adalah, apakah PLN punya alokasi dari Bontang? Berapa volumenya?" kata Inas dalam keterangan tertulis, Kamis (14/9).

Menurut Informasi yang dihimpun oleh Inas dari Pertamina, alokasi PLN di Bontang sangat kecil. "Lalu yang sangat menarik adalah Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman mengatakan, harga LNG dari Singapura tersebut US$ 3,8 per mmbtu. Sedangkan Informasi dari salah satu direktur PLN di atas untuk swap harganya sama dengan Bontang," imbuhnya.

Untuk itu Inas bilang bisa jadi berikutnya akan ada tekanan kepada Pertamina untuk menjual uncomitted cargo LNG Bontang kepada PLN untuk kemudian dijual kembali kepada Keppel-Pavilion. "Kemudian PLN membeli LNG dari Keppel-Pavilion, jadi swap tersebut adalah keniscayaan yang diatur oleh calo," katanya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Rizki Caturini