JAKARTA. Anggota Komisi IV DPR Ma’mur Hasanuddin meminta Perusahaan Umum Badan Usaha Logistik (Bulog) memperbaiki manajemen pengelolaan beras miskin (raskin). Sebab, dia menemukan, proses penyaluran raskin tahun 2011 ini mengalami banyak penyimpangan mulai dari validasi data, ketepatan sasaran, jumlah raskin yang harus sampai ke tangan penerima hingga jenis beras yang harus sampai ke tangan penerima.Berkaitan dengan data, Ma’mur meminta Bulog berkoordinasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk memperbarui data rumah tangga miskin. Dengan menggunakan data mutakhir, dia berharap raskin dibagikan secara merata. Selama ini Ma’mur menemukan di daerah Jawa Barat dan Sumatera raskin dibagi secara merata dengan mengurangi jumlah beras yang disampaikan. “Jadi yang seharusnya jatah per rumah tangga mendapat 15 kilogram (kg) per bulan, namun pada kenyataannya mereka mendapat hanya 2,5 kg hingga 3 kg,” ujarnya dalam rilis yang diterima KONTAN, Selasa (20/12).Ma'mur juga menemukan ada penyaluran beras yang dicampur dengan gaplek seperti yang terjadi di Sumenep, Jawa Timur. Padahal, dia bilang kualitas raskin seharusnya seharga Rp 5.500 per kg. Karena itu, dia berharap pemerintah merapikan kembali penyaluran raskin di 2012 mendatang. “Namun yang lebih penting lagi, agar pemerintah memikirkan bagaimana mengentaskan kemiskinan sehingga tidak perlu lagi ada program raskin," pungkasnya.Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Anggota DPR temukan penyimpangan penyaluran beras miskin
JAKARTA. Anggota Komisi IV DPR Ma’mur Hasanuddin meminta Perusahaan Umum Badan Usaha Logistik (Bulog) memperbaiki manajemen pengelolaan beras miskin (raskin). Sebab, dia menemukan, proses penyaluran raskin tahun 2011 ini mengalami banyak penyimpangan mulai dari validasi data, ketepatan sasaran, jumlah raskin yang harus sampai ke tangan penerima hingga jenis beras yang harus sampai ke tangan penerima.Berkaitan dengan data, Ma’mur meminta Bulog berkoordinasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk memperbarui data rumah tangga miskin. Dengan menggunakan data mutakhir, dia berharap raskin dibagikan secara merata. Selama ini Ma’mur menemukan di daerah Jawa Barat dan Sumatera raskin dibagi secara merata dengan mengurangi jumlah beras yang disampaikan. “Jadi yang seharusnya jatah per rumah tangga mendapat 15 kilogram (kg) per bulan, namun pada kenyataannya mereka mendapat hanya 2,5 kg hingga 3 kg,” ujarnya dalam rilis yang diterima KONTAN, Selasa (20/12).Ma'mur juga menemukan ada penyaluran beras yang dicampur dengan gaplek seperti yang terjadi di Sumenep, Jawa Timur. Padahal, dia bilang kualitas raskin seharusnya seharga Rp 5.500 per kg. Karena itu, dia berharap pemerintah merapikan kembali penyaluran raskin di 2012 mendatang. “Namun yang lebih penting lagi, agar pemerintah memikirkan bagaimana mengentaskan kemiskinan sehingga tidak perlu lagi ada program raskin," pungkasnya.Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
