JAKARTA. Anggota Komisi XI DPR Nusron Wahid menuding pemerintah telah berbohong dalam penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR). Dia menemukan fakta tidak tepat antara total penyaluran dengan gearing ratio penjaminan kredit.Nusron mengatakan, penyaluran KUR maksimal hanya sebesar Rp 18 triliun. Dia menghitung berdasarkan penyertaan modal pemerintah ke PT Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo) dan Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo) yang hanya sebesar Rp 1, 8 triliun. Sebab, berdasarkan peraturan menteri keuangan gearing ratio perusahaan penjaminan tidak boleh lebih dari 10 kali. "Artinya, dengan PMN Rp 1,8, maksimal penyaluran KUR hanyalah Rp 18 triliun. Makanya, dari mana nilai penyaluran yang dilaporkan pemerintah itu," kata Nusron, Rabu (24/8).Sebelumnya, pemerintah menyatakan bahwa total penyaluran hingga 31 Juni lalu sudah mencapai Rp 22,4 triliun. Paling besar, penyaluran dilakukan oleh PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI) sebesar Rp 16,7 triliun.Menanggapi tuduhan itu, Menteri Keuangan Agus Martowardojo tidak bisa berkata banyak. Ia hanya menjanjikan untuk mengkoordinasikan masalah tersebut ke menteri terkait.Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Anggota DPR tuding pemerintah bohong soal KUR
JAKARTA. Anggota Komisi XI DPR Nusron Wahid menuding pemerintah telah berbohong dalam penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR). Dia menemukan fakta tidak tepat antara total penyaluran dengan gearing ratio penjaminan kredit.Nusron mengatakan, penyaluran KUR maksimal hanya sebesar Rp 18 triliun. Dia menghitung berdasarkan penyertaan modal pemerintah ke PT Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo) dan Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo) yang hanya sebesar Rp 1, 8 triliun. Sebab, berdasarkan peraturan menteri keuangan gearing ratio perusahaan penjaminan tidak boleh lebih dari 10 kali. "Artinya, dengan PMN Rp 1,8, maksimal penyaluran KUR hanyalah Rp 18 triliun. Makanya, dari mana nilai penyaluran yang dilaporkan pemerintah itu," kata Nusron, Rabu (24/8).Sebelumnya, pemerintah menyatakan bahwa total penyaluran hingga 31 Juni lalu sudah mencapai Rp 22,4 triliun. Paling besar, penyaluran dilakukan oleh PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI) sebesar Rp 16,7 triliun.Menanggapi tuduhan itu, Menteri Keuangan Agus Martowardojo tidak bisa berkata banyak. Ia hanya menjanjikan untuk mengkoordinasikan masalah tersebut ke menteri terkait.Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
