BADEN-BADEN. Tak terduga, sikap negara-negara kuat yang tergabung di G20 mulai melunak terhadap rencana Amerika Serikat (AS) untuk menerapkan kebijakan proteksi perdagangan.

Sikap melunak ini tercermin dari pertemuan awal para petinggi G20 dengan Menteri Keuangan AS Steven Mnuchin pada akhir pekan lalu di kawasan spa dan kasino Baden-Baden, Jerman.

Pertemuan para pejabat keuangan top dunia ini memberikan sinyal mulai menerima pilihan AS untuk memproteksi perdagangan. Sikap ini kontras dengan perkiraan awal bahwa G20 menentang keras.

Sumber Reuters yang hadir di pertemuan itu berbisik, sejumlah utusan negara G20 sepakat memberi ruang bagi Mnuchin untuk menjelaskan lebih detail tentang arah kebijakan AS. Tapi, anggota G20 menolak permintaan Mnuchin untuk menyingkirkan pakta tentang penolakan proteksionisme dan menghapus kesepakatan tentang pembiayaan perubahan iklim.

"Seorang pejabat G20 yang berinteraksi dengan Mnuchin mengatakan anggota G20 banyak yang memilih untuk tidak menentang Mnuchin terkait pilihan kata proteksi," ujar sumber itu seperti dilansir Reuters, Senin (20/3).

Meski ada yang melunak, sebagian lain masih bersikeras agar AS mengubah makna proteksionisme. Menteri Keuangan Jerman Wolfgang Schaeuble mengatakan, masih ada negara yang tidak menerima makna proteksionisme.

Itu sebabnya, ia menyarankan agar Mnuchin untuk bernegosiasi tentang isu-isu perdagangan. Sebab ada sejumlah rekan-rekan dari China dan Prancis yang menyatakan sikap anti proteksionisme.

Menteri Keuangan Jepang Taro Aso tidak mempermasalahkan soal proteksi perdagangan yang dilakukan AS. Bahkan Aso optimistis hubungan bisnis negaranya dengan AS akan baik-baik saja.

Ada banyak persoalan global yang menjadi topik penting pertemuan puncak pimpinan G20 pada 7-8 Juli mendatang. Misalnya saja ancaman tarif sepihak atas barang-barang Meksiko dan China yang masuk ke AS.

Kemudian, ancaman untuk mengundurkan diri dari perjanjian perdagangan bebas Amerika Utara. "AS memenangkan pertempuran dengan berhasil memaksakan kehendaknya di G20," ujar Profesor Kebijakan Moneter Internasional Cornell University Eswar Prasad.

Editor: Sanny Cicilia