JAKARTA. Usulan dilakukannya moratorium alias penghentian sementara penjualan saham Krakatau Steel, Panja IPO Krakatau Steel melakukan pendalaman menyeruak dalam rapat dengar pendapat dengan Kementrian BUMN, PT Krakatau Steel, dan underwriter, Rabu, (1/12).

"Saya menyarankan sebelum persoalan IPO Krakatau Steel ini jelas, lakukan moratorium penawaran saham KS di bursa. Nanti (dalam panja) kita tentukan target moratoriumnya ini sampai kapan," ujar Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Nurdin Tampubolon.

Akan halnya Nurdin, anggota komisi VI dari fraksi PDIP Syukur Nababan juga menekankan perlunya moratorium dilakukan terhadap saham Krakatau Steel. Tak tanggung-tanggung, Syukur menilai moratorium tak cuma dilakukan terhadap emiten dengan ticker KRAS tersebut, melainkan terhadap aktivitas BUMN lainnya di bursa efek. Itu termasuk meminta pemerintah menunda rencana right issue BNI yang sedianya bakal dilakukan akhir bulan ini.

Syukur tidak mempersoalkan kalau keputusan moratorium punya kemungkinan berdampak terhadap molornya sejumlah rencana IPO BUMN lain.

"Yang jelas ini menyangkut aset-aset negara sekaligus sebagai bentuk tanggung jawab terhadap rakyat. Makanya kami minta tunda dulu semuanya, termasuk yang paling dekat right issue BNI," kata Syukur.

Kendati demikian, Ketua Komisi VI DPR Airlangga Hermanto menegaskan wacana moratorium baru akan dibahas nanti dalam panja. Itu pun terbatas hanya pada saham Krakatau Steel dulu.

Menteri BUMN Mustafa Abubakar berharap opsi moratorium jangan sampai dilakukan. "Itu tidak perlu kita tempuh. Proses IPO tetap jalan terus. Kalau ada hal-hal yang kurang, diperbaiki dan dikonsultasikan," tuturnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: