KONTAN.CO.ID - JAKARTA. DPR menegaskan keberhasilan program peningkatan lifting minyak dan gas bumi (migas) harus diukur dari tambahan volume produksi yang benar-benar dihasilkan, bukan sekadar jumlah sumur yang dibor atau proyek yang disetujui.

Anggota Komisi XII DPR RI, Beniyanto Tamoreka, mengatakan optimalisasi produksi minyak dalam negeri menjadi langkah mendesak untuk memperkuat ketahanan energi nasional dan mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor migas.

Menurut dia, Indonesia masih memiliki potensi produksi yang dapat dimaksimalkan, mulai dari lapangan minyak eksisting, sumur-sumur yang belum dioptimalkan, hingga proyek migas yang telah memasuki tahap pengembangan.

"Kita tidak boleh terus bergantung pada impor sementara potensi minyak di dalam negeri belum dimanfaatkan secara maksimal," ujarnya dalam keterangan tertulis, Kamis (15/10/2026).

Baca Juga: Proyek LNG Abadi Masela Dimulai, Komisi XII DPR Minta Diselesaikan Tepat Waktu

Beniyanto menilai, peningkatan produksi dapat ditempuh melalui pemanfaatan teknologi untuk mengoptimalkan lapangan migas yang sudah beroperasi serta mengaktifkan kembali sumur-sumur yang tidak berproduksi atau idle.

Selain itu, penataan sumur minyak rakyat di Aceh, Sumatera, dan Jawa dinilai menjadi langkah positif yang perlu diperluas. Menurut dia, sumur-sumur yang sebelumnya belum terintegrasi ke dalam sistem produksi kini mulai ditata, bahkan sebagian telah memberikan tambahan produksi.

Ia juga mendorong pemerintah bersama SKK Migas dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) mempercepat pelaksanaan proyek migas yang telah mengantongi persetujuan Plan of Development (POD) atau rencana pengembangan lapangan.

Percepatan tersebut diperlukan untuk mengatasi hambatan perizinan dan persoalan teknis yang berpotensi menunda produksi. Pada saat yang sama, kegiatan eksplorasi baru perlu terus diperkuat untuk menjaga keberlanjutan pasokan minyak nasional.

Beniyanto menekankan, peningkatan aktivitas pengeboran dan persetujuan proyek tidak otomatis mencerminkan keberhasilan peningkatan lifting apabila belum menghasilkan tambahan produksi yang nyata.

Baca Juga: Komisi XII DPR Wanti-Wanti ke Menteri Bahlil: Hati-Hati Mengenai RKAB Batubara

"Ukuran keberhasilannya harus jelas. Bukan hanya berapa banyak sumur yang dibor atau berapa proyek yang disetujui, tetapi berapa tambahan barel minyak yang benar-benar masuk ke produksi nasional," tegasnya.

Menurut dia, percepatan produksi, penerapan teknologi, dan penyelesaian hambatan di lapangan perlu menjadi prioritas. Langkah tersebut penting mengingat kebutuhan minyak Indonesia masih jauh lebih besar dibandingkan kemampuan produksi dalam negeri.

Dengan demikian, setiap tambahan produksi domestik diharapkan dapat membantu mengurangi kebutuhan impor sekaligus memperkuat ketahanan energi nasional.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News