JAKARTA. Rencana kenaikan harga BBM bersubsidi akan berdampak pada peningkatan pengeluaran penduduk. Akibatnya, tingkat kemiskinan terancam meningkat di atas target yang dipatok pemerintah.Menteri Perencanaan Pembangunan Negara (PPN)/Kepala Bappenas Armida Alisjahbana menuturkan, kenaikan harga BBM akan berdampak pada kenaikan harga pangan yang membuat pengeluaran penduduk miskin meningkat. "Kondisi ini berpotensi menurunkan tingkat konsumsi pangan dan menurunkan daya beli masyarakat miskin," ujarnya, akhir pekan lalu.Kenaikan harga BBM dan Tarif tenaga listrik (TTL) secara otomatis juga mengerek laju inflasi. Dalam hitungan pemerintah, kebijakan energi ini akan membuat laju inflasi menjadi 7% atau naik dari asumsi sebelumnya yang hanya 5,3%. Nah, "Kenaikan inflasi menjadi 7% akan menyebabkan peningkatan kemiskinan menjadi sekitar 11,93% - 12,08%," kata Armida.Angka kemiskinan ini jauh di atas target RKP 2012 yang dipatok pemerintah yang ada di kisaran 10,5%-11,5%. Nah, untuk mengurangi angka kemiskinan ini, Armida bilang pemerintah akan memberikan kompensasi berupa bantuan langsung sementara masyarakat (BSLM), sehingga bisa menjaga angka kemiskinan di level 10,5%-11,5%. Jika kompensasi BLSM dilakukan selama sembilan bulan, Armida bilang angka kemiskinan di tahun 2013 akan terjaga di kisaran 9,5%-10,5%.Menteri Keuangan Agus Martowardojo mengungkapkan, pemerintah memberikan program kompensasi atas pengurangan subsidi BBM tahun 2012 melalui BSLM dan dan subsidi angkutan umum.Dalam draf RAPBNP 2012 disebutkan pemerintah akan menyalurkan BLSM sebesar Rp 150.000 per bulan bagi setiap rumah tangga sasaran. "Bantuan ini diberikan selama sembilan bulan," kata Agus, baru-baru ini.Sasaran program ini mengacu pada data Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) 2011 yaitu 30% kelompok rumah tangga ekonomi terbawah yang jumlahnya 18,5 juta RTS. Kebutuhan anggaran untuk BLSM ini sebesar Rp 25,6 triliun.Pengamat Ekonomi LIPI Latif Adam mengatakan jika belajar dari pengalaman kenaikan harga BBM tahun 2005 lalu, angka kemiskinan meledak menjadi 16% meski ada BLT. Makanya, "Kemungkinan siklus ini akan terulang pada tahun 2012 ini," ujarnya Minggu (11/3).Menurut Latif, bisa jadi ledakan angka kemiskinan justru akan meledak pada tahun 2013 nanti. Pemerintah, kata Latif setidaknya harus mewaspadai tiga hal. Pertama,soal penggunaan dasar rumah tangga sasaran (RTS) dalam penetapan BLSM. Akan ada selisih atau ekslusion error antara patokan RTS dengan penghitungan menggunakan dasar per kapita penduduk atau perorangan. Bisa jadi, "Jumlah penduduk miskin lebih besar ketimbang RTS yang ditentukan," jelasnya.Pemerintah, kata Latif, harus benar-benar mengkaji dan memperhitungkan dampak kemiskinan jika penghitungan angka BLSM menggunakan RTS dan juga jumlah perorangan. Pasalnya, jika hanya menggunakan patoka RTS, bisa jadi melesetnya sangat jauh.Kedua, soal definisi penduduk miskin dan hampir miskin atau yang biasa disebut inclusion error. Latif bilang, berdasarkan survei, tahun 2006 BLT memang bisa menjadi bumper bagi masyarakat hampir miskin sehingga tak terjun jadi masyarakat miskin. Tapi, "Tahun 2006 itu rupanya ada miss target dimana masyarakat penerima BLT itu bukan yang seharusnya mendapatkan, sedangkan orang yang harusnya dapat BLT malah justru tidak dapat," ungkapnya.Ketiga, pemerintah harus mewaspadai dampak ledakan angka kemiskinan pada tahun berikutnya. Sebab, bisa jadi dampak kenaikan harga BBM ini tidak akan terlihat di tahun 2012 karena cuma tinggal 9 bulan. "Ledakan angka kemiskinan bisa jadi baru terjadi di tahun 2013," ujar Latif.Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Angka kemiskinan bakal melebihi target pemerintah
JAKARTA. Rencana kenaikan harga BBM bersubsidi akan berdampak pada peningkatan pengeluaran penduduk. Akibatnya, tingkat kemiskinan terancam meningkat di atas target yang dipatok pemerintah.Menteri Perencanaan Pembangunan Negara (PPN)/Kepala Bappenas Armida Alisjahbana menuturkan, kenaikan harga BBM akan berdampak pada kenaikan harga pangan yang membuat pengeluaran penduduk miskin meningkat. "Kondisi ini berpotensi menurunkan tingkat konsumsi pangan dan menurunkan daya beli masyarakat miskin," ujarnya, akhir pekan lalu.Kenaikan harga BBM dan Tarif tenaga listrik (TTL) secara otomatis juga mengerek laju inflasi. Dalam hitungan pemerintah, kebijakan energi ini akan membuat laju inflasi menjadi 7% atau naik dari asumsi sebelumnya yang hanya 5,3%. Nah, "Kenaikan inflasi menjadi 7% akan menyebabkan peningkatan kemiskinan menjadi sekitar 11,93% - 12,08%," kata Armida.Angka kemiskinan ini jauh di atas target RKP 2012 yang dipatok pemerintah yang ada di kisaran 10,5%-11,5%. Nah, untuk mengurangi angka kemiskinan ini, Armida bilang pemerintah akan memberikan kompensasi berupa bantuan langsung sementara masyarakat (BSLM), sehingga bisa menjaga angka kemiskinan di level 10,5%-11,5%. Jika kompensasi BLSM dilakukan selama sembilan bulan, Armida bilang angka kemiskinan di tahun 2013 akan terjaga di kisaran 9,5%-10,5%.Menteri Keuangan Agus Martowardojo mengungkapkan, pemerintah memberikan program kompensasi atas pengurangan subsidi BBM tahun 2012 melalui BSLM dan dan subsidi angkutan umum.Dalam draf RAPBNP 2012 disebutkan pemerintah akan menyalurkan BLSM sebesar Rp 150.000 per bulan bagi setiap rumah tangga sasaran. "Bantuan ini diberikan selama sembilan bulan," kata Agus, baru-baru ini.Sasaran program ini mengacu pada data Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) 2011 yaitu 30% kelompok rumah tangga ekonomi terbawah yang jumlahnya 18,5 juta RTS. Kebutuhan anggaran untuk BLSM ini sebesar Rp 25,6 triliun.Pengamat Ekonomi LIPI Latif Adam mengatakan jika belajar dari pengalaman kenaikan harga BBM tahun 2005 lalu, angka kemiskinan meledak menjadi 16% meski ada BLT. Makanya, "Kemungkinan siklus ini akan terulang pada tahun 2012 ini," ujarnya Minggu (11/3).Menurut Latif, bisa jadi ledakan angka kemiskinan justru akan meledak pada tahun 2013 nanti. Pemerintah, kata Latif setidaknya harus mewaspadai tiga hal. Pertama,soal penggunaan dasar rumah tangga sasaran (RTS) dalam penetapan BLSM. Akan ada selisih atau ekslusion error antara patokan RTS dengan penghitungan menggunakan dasar per kapita penduduk atau perorangan. Bisa jadi, "Jumlah penduduk miskin lebih besar ketimbang RTS yang ditentukan," jelasnya.Pemerintah, kata Latif, harus benar-benar mengkaji dan memperhitungkan dampak kemiskinan jika penghitungan angka BLSM menggunakan RTS dan juga jumlah perorangan. Pasalnya, jika hanya menggunakan patoka RTS, bisa jadi melesetnya sangat jauh.Kedua, soal definisi penduduk miskin dan hampir miskin atau yang biasa disebut inclusion error. Latif bilang, berdasarkan survei, tahun 2006 BLT memang bisa menjadi bumper bagi masyarakat hampir miskin sehingga tak terjun jadi masyarakat miskin. Tapi, "Tahun 2006 itu rupanya ada miss target dimana masyarakat penerima BLT itu bukan yang seharusnya mendapatkan, sedangkan orang yang harusnya dapat BLT malah justru tidak dapat," ungkapnya.Ketiga, pemerintah harus mewaspadai dampak ledakan angka kemiskinan pada tahun berikutnya. Sebab, bisa jadi dampak kenaikan harga BBM ini tidak akan terlihat di tahun 2012 karena cuma tinggal 9 bulan. "Ledakan angka kemiskinan bisa jadi baru terjadi di tahun 2013," ujar Latif.Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News